KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penyebab munculnya kegaduhan di masyarakat menyusul penonaktifan sejumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Menurut dia, kericuhan dipicu oleh lonjakan jumlah peserta yang dicoret dalam waktu bersamaan pada Februari 2026.
Purbaya mengatakan, berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, jumlah penghapusan dan penggantian data penerima PBI-JKN pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang.
Angka tersebut setara hampir 10 persen dari total penerima PBI-JKN yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa. Pada bulan-bulan sebelumnya, penghapusan data bulanan tercatat berada di bawah satu juta orang.
“Kalau kita lihat tabel yang juga dipakai oleh Menteri Sosial, jumlah penghapusan dan penggantian PBI-JKN di Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total 98 juta. Sebelumnya di bawah satu juta,” kata Purbaya dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menjelaskan, lonjakan penonaktifan tersebut menimbulkan efek kejut di masyarakat. Banyak peserta, kata dia, tidak menyadari bahwa status kepesertaan mereka dalam program PBI-JKN telah dinonaktifkan.
“Ini yang menimbulkan kejutan. Mengapa tiba-tiba ramai di Februari? Karena jumlah orang yang terdampak sangat besar, dan mereka tidak tahu sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau 1 persen terkena, tidak ribut, tapi 10 persen hampir semuanya terkena, jadi terasa sekali,” ujarnya.
Purbaya menilai, ke depan proses penyesuaian data penerima PBI-JKN perlu dilakukan secara bertahap agar tidak memicu gejolak sosial serupa. Ia menyarankan agar penonaktifan peserta disebar dalam rentang waktu beberapa bulan.
“Kalau ada angka drastis seperti ini, harus di-smoothing, di-average 3-5 bulan, agar tidak menimbulkan kejutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini program PBI-JKN berjalan relatif tanpa polemik. Menurut Purbaya, alokasi anggaran untuk program tersebut juga tidak mengalami perubahan.
“Uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya berbeda?” tandasnya. []
11 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Pasien Rentan Terancam Tak Terlayani
