Nasional

PKS Desak Menkeu Purbaya Tindak Mafia Impor Baja dan Tekstil yang Rugikan Negara Rp60 Triliun

KETIKKABAR.com – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera menindak tegas mafia impor baja dan tekstil yang telah merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Mulyanto meminta Purbaya tidak hanya berhenti pada wacana dan publikasi berita, melainkan harus mengambil langkah tegas, terukur, dan sistematis.

“Pernyataan Menkeu yang mengaku sudah mengantongi nama-nama mafia harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya menjadi headline, tetapi menjadi tindakan hukum yang memberikan efek jera,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 23 Oktober 2025.

Mulyanto menegaskan, praktik penyelundupan dan under-invoicing (penetapan harga di bawah nilai sebenarnya) di sektor baja dan tekstil menimbulkan kerugian ganda bagi negara.

Kerugian pertama adalah hilangnya penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp50–60 triliun per tahun. Kerugian kedua, yang lebih besar, adalah hancurnya industri nasional dan ancaman terhadap jutaan tenaga kerja lokal.

BACA JUGA:
TNI AL Pastikan Melintasnya Kapal Perang AS di Selat Malaka Merupakan Hak Lintas Transit

“Barang impor ilegal dan undervalue menciptakan persaingan tidak sehat, mematikan pabrik dalam negeri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelas dia.

Ia menambahkan, jika mafia ini dibiarkan, maka negara akan kehilangan dua hal sekaligus, yaitu uang dan kedaulatan ekonomi.

“Kalau mafia ini dibiarkan maka negara kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa bicara industrialisasi kalau industri dasarnya,  baja dan tekstil justru dikendalikan oleh mafia,” tambahnya.

Untuk memberantas jaringan mafia secara menyeluruh, Mulyanto menekankan pentingnya audit lintas instansi, mulai dari importir, oknum aparat di Bea Cukai, hingga perusahaan penerima manfaat.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Gabungan Anti-Mafia Impor di bawah koordinasi langsung Presiden. Hal ini bertujuan agar pemberantasan tidak berhenti di level wacana semata.

“Kami mendukung langkah Menkeu tetapi harus ada mekanisme permanen dan terukur. Jangan sekadar gebrakan sesaat. Negara perlu menunjukkan bahwa mafia tidak lagi bisa membeli perlindungan,” tandas Mulyanto. []

BACA JUGA:
Kodim 0107/Aceh Selatan kebut Pembangunan Jembatan Aramco, Progres di Pasi Rasian Capai 90 Persen

Ditinggal Suami Usai Lulus PPPK, Melda Safitri Kini Bertransformasi Jadi Sosialita

TERKAIT LAINNYA