KETIKKABAR.com – Suasana rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025, mendadak cair namun sarat makna.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan celetukan spontan saat menanggapi keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai hambatan pendanaan logistik di lapangan.
Dialog tersebut membuka tabir persoalan klasik dalam tata kelola anggaran penanganan bencana, yakni rigidnya skema pendanaan lintas kementerian dan lembaga yang sering kali menghambat gerak cepat di zona krisis.
Curhat KSAD: BNPB Hanya Dukung Makan
Dalam rapat tersebut, KSAD Maruli menyampaikan secara lugas bahwa keterlibatan prajurit TNI AD di lokasi bencana sering kali tidak dibarengi dengan dukungan anggaran pengadaan barang maupun operasional pengiriman peralatan.
“Pak ini Pak Menteri, Pak ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, ngiriman, semua enggak ada,” ujar Maruli di hadapan para anggota DPR dan perwakilan kementerian.
Mendengar keluhan tersebut, Menkeu Purbaya merespons dengan nada bertanya. “Bapak enggak minta kali?” tanya Purbaya. Maruli pun menjawab singkat namun tegas, “Saya sudah minta semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih.”
Menkeu Tegur Menteri PU
Merespons kebuntuan yang dialami TNI, Menkeu Purbaya secara terbuka menegur Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Dengan gaya bercanda namun bernada kritik, Purbaya menyindir minimnya kontribusi bantuan barang dari kementerian teknis tersebut kepada pihak yang bekerja di garis depan.
“Oh, lu pelit juga lu barang dari kita ya. Jangan gitu lu,” celetuk Purbaya, yang sontak mengundang reaksi dari para peserta rapat.
Celetukan tersebut menegaskan perlunya evaluasi serius atas koordinasi antarkementerian. Saat ini, mekanisme anggaran bencana masih bersifat satu pintu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Skema ini dinilai kerap memperlambat fleksibilitas dukungan bagi institusi seperti TNI yang memerlukan mobilisasi alat berat dan material secara cepat.
Kejar Sisa Dana Rp1,51 Triliun
Di sisi lain, Purbaya menyebutkan pemerintah tengah membahas percepatan pencairan sisa dana pemulihan pascabencana sekitar Rp1,51 triliun. Dana tersebut sangat krusial untuk menopang rehabilitasi infrastruktur serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
Pemerintah juga berkomitmen menjadikan pembangunan daerah rawan bencana sebagai prioritas dalam APBN 2026.
Fokus utama ke depan adalah penguatan ketahanan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pendanaan agar respons di lapangan tidak lagi tersendat oleh birokrasi yang kaku.
Percakapan antara Menkeu dan KSAD ini menjadi pengingat bahwa di balik angka triliunan rupiah dalam APBN, terdapat kebutuhan nyata di lapangan yang menuntut koordinasi dan fleksibilitas kebijakan demi masyarakat terdampak. []
Kritik Bencana Sumatra dan Utang PLN, Sherly Annavita hingga DJ Donny Alami Teror
