KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan sekaligus instruksi tegas kepada BNPB dan kementerian terkait dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Purbaya meminta agar sisa dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun segera dioptimalkan sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menekankan pentingnya penyaluran dana satu pintu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi dan pertanggungjawaban kepada pihak Istana.
“Karena saya pernah ditanya sama Istana. Gimana penyaluran anda?, saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain engga ngerti. Takut banyakan jalur pak, kita engga bisa verifikasi. Jadi dana masih ada Rp1,51 triliun, kalau bisa dipercepat,” ujar Purbaya di hadapan jajaran pimpinan DPR dan perwakilan lembaga pemerintah.
Keluhan KSAD Maruli Soal Dana Swadaya
Mendengar penjelasan Menkeu terkait ketersediaan dana yang masih triliunan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak langsung mengungkap fakta berbeda di lapangan.
Maruli menyebut selama ini beban operasional pengadaan barang dan logistik justru banyak ditanggung secara swadaya oleh TNI.
Menurut Maruli, dukungan dari BNPB di lapangan sejauh ini masih sangat terbatas pada kebutuhan pokok personel saja.
“BNPB hanya dukung makan pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua engga ada,” ucap Maruli dengan nada lugas.
Mendengar keluhan tersebut, Menkeu Purbaya memberikan jawaban spontan yang memicu tawa peserta rapat namun sekaligus menyentil jalur birokrasi yang ada.
“Bapak engga minta kali,” jawab Purbaya merespons Maruli.
TNI Mengaku Sudah “Minta ke Semua Orang”
Maruli pun langsung menepis anggapan bahwa pihaknya tidak bergerak untuk mencari dukungan pendanaan.
Ia menegaskan bahwa upaya meminta bantuan anggaran telah dilakukan ke berbagai pintu, namun hasilnya nihil hingga TNI terpaksa menggunakan skema swadaya demi kecepatan penanganan di area bencana.
“Waduh, saya udah minta semua orang, engga ada yang ngasih,” kata Maruli menegaskan situasi kebuntuan anggaran yang dialaminya.
Perdebatan tipis antara Menkeu dan KSAD ini membuka tabir persoalan koordinasi anggaran bencana yang sering kali terhambat prosedur birokrasi, di saat tim di lapangan seperti TNI harus bergerak cepat dalam hitungan jam untuk menyelamatkan warga dan memperbaiki infrastruktur. []
Ditanya Menkeu Soal Utang Proyek Jembatan Aceh, KSAD Maruli: “Jaminannya Tentara!”
