KETIKKABAR.com — Bank Indonesia Provinsi Aceh kembali menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II-2026 di Auditorium Teuku Umar, Banda Aceh, Rabu (19/8).
Mengusung tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”, forum ini memfokuskan strategi pemulihan ekonomi daerah pascabencana hidrometeorologi akhir 2025.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, mengungkapkan bahwa sinergi kuat antar pemangku kepentingan berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II-2026 menjadi 4,86% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,09% (yoy).
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86% (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09% (yoy). Percepatan ini tak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat yang turut membantu proses pemulihan,” ujar Hertha.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Muhammad Nasir, S.Ip., MPA, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan tangguh.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Nasir.
Forum diskusi yang dipandu oleh Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc., M.A., Ph.D., ini menghadirkan tiga narasumber utama untuk membedah langkah konkret pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur.
Terkait pendanaan pemulihan, Perencana Ahli Utama BAPPEDA Aceh, H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., memaparkan bahwa total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp153,25 triliun yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak.” ujarnya.
Selanjutnya pada sektor infrastruktur pengairan, Kementerian PUPR / BWS I Sumatera, Fajrullah Mufti, S.T., M.Sc., Menyebutkan bahwa penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi atas 67 daerah irigasi serta 54 bendungan yang rusak terus diakselerasi.
“Kami menargetkan penanganan ini rampung 100% pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelerasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelasnya.
Sementara itu dalam hal optimalisasi lahan pertanian, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementan, Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si., Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si., Mengungkapkan bahwa secara administratif, 40.852 hektar (71,5%) dari total lahan pertanian terdampak telah masuk program optimasi dan rehabilitasi. Namun, akselerasi di sektor fisik masih memerlukan dorongan kuat.
“Namun, realisasi fisik di lapangan masih jauh tertinggal dari capain kontrak konstruksi. Lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektar (8,9%), sementara luas tanam baru mencapai 373 hektar (1%). Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
Melalui forum ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh optimis koordinasi lintas sektor dapat terus dijaga guna mengendalikan inflasi, mempercepat pemulihan produktivitas pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.[]
