KETIKKABAR.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid didesak untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal total dalam memberantas judi online di Indonesia.
Desakan ini disuarakan oleh Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah, Aminullah Siagian, yang memandang pola pemberantasan saat ini tidak efektif dan sekadar reaksi panik.
Kegagalan ini dianggap kontras dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan perang terbuka terhadap kejahatan digital tersebut.
Aminullah menilai tindakan pemblokiran domain yang dilakukan Komdigi selama ini tidak memberikan dampak signifikan karena situs baru selalu muncul dengan cepat.
Ia berpendapat bahwa judi online merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan strategi besar, bukan sekadar tindakan teknis jangka pendek.
“Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain (judol) hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik,” ujar Aminullah dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Pihak GPA juga menyoroti tidak adanya keberhasilan nyata meskipun Menkomdigi sudah menjabat hampir satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Kondisi di lapangan justru menunjukkan praktik judi online semakin sistematis dan semakin menjerat ekonomi masyarakat kelas bawah.
“Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, terang, dan keras: berantas judi online tanpa toleransi. Namun fakta di lapangan, setelah hampir satu tahun Menkomdigi menjabat, kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Judi online justru semakin vulgar, semakin sistematis, dan semakin menjerat masyarakat kecil,” sambung Aminullah.
Kritik tajam juga diarahkan pada absennya langkah diplomasi internasional yang agresif terhadap negara-negara yang menjadi pusat industri judi online seperti Kamboja.
Aminullah menegaskan negara seolah kalah langkah dari para bandar karena tidak adanya tekanan bilateral maupun kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif.
“Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar,” katanya.
Situasi ini dinilai telah menghancurkan sendi-sendi sosial dan masa depan generasi muda yang dirusak oleh algoritma kejahatan digital setiap harinya.
Jabatan menteri dipertaruhkan jika negara tetap terlihat lemah atau absen dalam melindungi rakyat kecil dari ancaman yang terus terorganisir ini.
“Setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan. Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” tegas Aminullah mengakhiri tuntutannya. []
Danrem 141 Ralat Temuan Black Box Pesawat ATR 42-500: Ternyata Hanya Kotak ELT
