KETIKKABAR.com — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprioritaskan tugas sertifikasi halal dan tidak ikut mengurusi konser.
Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resminya, @ahmadsahroni88, pada Senin, 12 Oktober 2026, di tengah polemik penolakan MUI terhadap rencana konser penyanyi Italia Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta.
Sahroni tidak menjelaskan secara terperinci alasan unggahannya tersebut. Ia menilai MUI perlu memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan penanganan khusus, terutama untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi halal tidak bermasalah.
“MUI fokus pada kerja sertifikat halal yah, jangan urusin konser-konser. Banyak tugas di internal MUI yang perlu dikerjakan,” tulis Sahroni.
Ia kembali menekankan bahwa MUI sebaiknya mengutamakan tugas yang dianggap lebih penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Fokus pada kerja-kerja yang memang butuh kekhususan. Contoh sertifikat halal jangan sampai ada masalah. Itu lebih penting,” ujarnya.
MUI Tolak Konser Andrea Bocelli
Pernyataan Sahroni muncul ketika MUI menyampaikan penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.
Penolakan tersebut muncul setelah pemerintah membatalkan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel and New Breed di Indonesia.
Konser itu menuai keberatan karena melibatkan figur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan konser Andrea Bocelli seharusnya dibatalkan. Sikap tersebut, menurut pernyataannya, berkaitan dengan prinsip keberpihakan terhadap kemanusiaan.
“Konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dikutip dari situs resmi MUI.
Cholil Nafis Tanggapi Pernyataan Sahroni
Pernyataan Sahroni mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis.
Ia menegaskan bahwa MUI bukan sekadar lembaga pemerintah, melainkan wadah bagi tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam yang memiliki perhatian terhadap kemaslahatan bangsa dan negara.
Cholil juga menyinggung peran MUI dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar sebagai bagian dari kontribusinya kepada masyarakat.
“Sahroni ini anggota Dewan ya? Ya… dikira MUI itu lembaga pemerintah aja. itu kumpulan ormas-ormas yang mencintai negeri ini dengan amar ma’ruf nahi munkar,” tulis Kiai Cholil Nafis.
Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai ruang lingkup peran MUI, terutama ketika organisasi itu menyampaikan sikap terhadap kegiatan publik seperti konser musik.
Di satu sisi, Sahroni meminta MUI memprioritaskan sertifikasi halal. Di sisi lain, Cholil menegaskan bahwa peran MUI juga mencakup tanggung jawab sosial dan keagamaan. []
