KETIKKABAR.com — Sejumlah kebijakan populis pemerintah menuai kritik pedas dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uchenk, menilai program-program andalan pemerintah telah melenceng dari esensi pemerataan ekonomi dan kini diduga dialihfungsikan sebagai instrumen kekuasaan.
Program-program strategis yang disorot meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Uchenk mempertanyakan arah kebijakan tersebut karena dinilai tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, melainkan beralih fungsi menjadi sarana pemeliharaan kekuasaan.
“Apa yang mau saya katakan terkait kualitas kebijakan? Ternyata dalam analisis yang dibangun, (program-program) ini dipakai untuk menopang mesin politik, bahkan dipakai untuk menopang mesin keamanan dan ketertiban,” tegas Uchenk dalam sebuah sesi diskusi, Kamis (27/8/2026).
Selain masalah orientasi, ia turut menyoroti buruknya kualitas tata kelola dan implementasi di tingkat lapangan. Indikasi penyimpangan tersebut tecermin dari mulai turun tangan aparat penegak hukum—seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—untuk mengusut dugaan korupsi yang melilit proyek MBG.
Khusus untuk program Kopdes Merah Putih, pakar hukum tata negara ini berpandangan bahwa implementasinya sudah jauh dari prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang selama ini didengungkan. Menurutnya, praktik di lapangan justru mengarah pada gejala kapitalisme negara.
Kritik tersebut diperkuat dengan rujukan pada temuan riset yang sebelumnya diungkap dalam film dokumenter Dirty Vote. Berdasarkan analisis tersebut, Uchenk membeberkan fakta bahwa sebagian besar pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana atau eksekutor program Kopdes dan MBG memiliki afiliasi kuat dengan yayasan maupun lingkaran inti kekuasaan tertentu.[]
