Oleh: Dewi Sasmareni (Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia)
MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk membantu memenuhi gizi anak sekolah dan diharapkan bisa meningkatkan kesehatan serta kemampuan belajar mereka.
Kebijakan ini terdengar seperti langkah yang tepat. Negara hadir, anak-anak diperhatikan, dan masalah gizi seolah mulai teratasi.Tapi kalau dipikir lebih dalam, pertanyaannya jadi berbeda: apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya terlihat seperti solusi?
Menurut saya, MBG bukan jawaban utama, terutama untuk kondisi masyarakat di Aceh. Program ini memang memberi makan anak-anak di sekolah, tapi persoalan yang dihadapi keluarga sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Banyak orang tua masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, meskipun anak makan di sekolah, setelah pulang mereka tetap kembali ke kondisi yang sama. Di titik ini, MBG terasa seperti solusi sementara. Membantu, iya. Menyelesaikan masalah? Belum tentu.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persoalan utama di banyak daerah masih berkaitan dengan kemiskinan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh UNICEF, bahwa masalah gizi anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi keluarga. Artinya, selama keluarga masih kesulitan secara ekonomi, persoalan gizi tidak akan benar-benar selesai hanya dengan memberi makan di sekolah. Masalahnya bukan sekadar anak tidak makan, tapi keluarga yang belum mampu hidup dengan layak.
Di sisi lain, program seperti MBG sering kali terlihat “menarik” karena hasilnya cepat terlihat. Anak-anak makan, sekolah terlihat aktif, dan program bisa langsung ditunjukkan sebagai keberhasilan. Tapi sayangnya, yang terlihat itu belum tentu yang paling penting. Karena yang jarang dibahas adalah: apakah kehidupan keluarga mereka ikut membaik? Belum tentu.
Masalah lain muncul dari pelaksanaannya yang belum merata. Ada daerah yang sudah menjalankan MBG, ada juga yang belum merasakannya sama sekali. Ini bisa memicu rasa tidak adil. Anak-anak yang tidak mendapat program tentu akan merasa tertinggal. Akhirnya, program yang seharusnya membawa pemerataan justru berpotensi menimbulkan kecemburuan.
Selain itu, ada kekhawatiran soal dampak jangka panjang. Kalau anak-anak terus terbiasa menerima bantuan tanpa ada proses belajar untuk mandiri, ini bisa membentuk pola ketergantungan. Padahal, pendidikan seharusnya bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal membentuk karakter dan kemandirian.
Program MBG tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya, apakah dana sebesar itu sudah digunakan dengan cara yang paling tepat? Atau sebenarnya bisa dialihkan ke hal yang lebih berdampak jangka panjang, seperti membuka lapangan kerja, membantu ekonomi keluarga, atau meningkatkan kualitas pendidikan? Karena kalau akar masalahnya adalah kemiskinan, maka solusinya juga harus menyentuh kemiskinan itu sendiri., Bukan berarti MBG tidak ada manfaatnya.
Dalam kondisi tertentu, terutama di daerah yang benar-benar membutuhkan, program ini bisa sangat membantu. Tapi menjadikannya sebagai solusi utama tanpa didukung program lain yang lebih menyentuh akar masalah, rasanya kurang tepat. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya butuh bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah perubahan yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Negara tidak cukup hadir di sekolah saja, tapi juga harus hadir dalam kehidupan keluarga. Karena memberi makan hari ini memang penting, tapi memastikan mereka tidak kelaparan di masa depan itu jauh lebih penting.
