KETIKKABAR.com — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui dinas terkait untuk segera menata kawasan taman di bawah jembatan fly over Simpang Surabaya.
Penataan ini dinilai mendesak karena kondisi taman tersebut selama ini terlihat gersang dan kurang terawat, sehingga mengurangi estetika serta merusak wajah Kota Banda Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat, usul, dan saran Banggar terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh pada Kamis, 23 Juli 2026 ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, serta Wakil Ketua II, Musriadi Aswad.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Pandangan Banggar sendiri dibacakan oleh M. Zidan Al Hafidh, S.Ked., M.M., selaku anggota Banggar dari Fraksi PAN.
Selain menyoroti taman yang gersang, Banggar DPRK Banda Aceh turut menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada pihak eksekutif, antara lain:
- Kualitas Proyek Fisik: Meminta Pemko Banda Aceh menjaga kualitas seluruh proyek fisik agar memenuhi standar jangka panjang sebagai aset daerah.
- Infrastruktur Jalan: Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menangani ruas jalan yang belum tertangani guna meredam keluhan masyarakat.
- Pengamanan Fasilitas Publik: Meminta Dinas PUPR melakukan monitoring berkala pada fasilitas underpass guna mencegah pencurian besi dan kabel pompa, serta mengkaji elevasi underpass untuk meminimalkan genangan air saat hujan.
- Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH): Meminta pemerintah merawat RTH yang ada serta mengoptimalkan potensi Taman Bustanussalatin agar berfungsi maksimal sebagai pusat aktivitas masyarakat di pusat kota.
Terkait persoalan infrastruktur dan penanganan genangan, Banggar menekankan pentingnya penguatan data yang terintegrasi.
“Kami meminta kepada PUPR agar memperkuat database jalan, saluran, dan persoalan ke-PU-an lainnya yang dialami masyarakat. Sebagai contoh, ruas jalan di Gampong Mulia yang langsung tergenang meski hujan hanya sebentar. Dengan database yang baik, permasalahan yang muncul dapat lebih cepat ditangani,” ujar Zidan.
Melalui catatan dan rekomendasi ini, Banggar berharap penataan kawasan perkotaan dan fasilitas publik dapat dilakukan secara kolaboratif oleh instansi terkait, sehingga dapat kembali berfungsi optimal serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.[]
