KETIKKABAR.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan kuasa hukum mantan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea.
Aminullah menilai narasi yang dibangun Hotman berpotensi mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan institusi Polri.
Aminullah menegaskan bahwa pernyataan Hotman terkait mekanisme penyidikan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun aturan hukum acara pidana lainnya. Menurutnya, manuver tersebut berisiko menyesatkan opini publik.
“Jangan membangun narasi yang tidak memiliki pijakan hukum. Pernyataan seperti itu hanya menciptakan kegaduhan dan membingungkan masyarakat,” ujar Aminullah dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan hukum seperti penyitaan telah diatur secara rigid melalui undang-undang dan dijalankan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, bukan atas dasar izin atau intervensi Presiden.
Lebih lanjut, Aminullah memperingatkan agar tidak menggiring opini yang keliru terkait posisi Presiden dalam proses hukum.
Narasi tersebut dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif seolah-olah Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang untuk mencampuri proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Jangan menggiring opini seakan-akan Presiden berada di balik setiap tindakan penyidik,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Aminullah menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tetap menjaga independensi dan menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak mana pun.
“Karena itu kami meminta aparat bertindak profesional dan objektif apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu,” pungkas Aminullah.[]
