KETIKKABAR.com — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Langkah tegas ini diambil menyusul laporan tragis mengenai meninggalnya lima orang peserta selama mengikuti program pelatihan tersebut.
Menurut Pigai, pembentukan karakter peserta yang berlatar belakang sipil tidak semestinya bertumpu pada latihan fisik yang berlebihan.
“Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,” kata Pigai, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Kritik Pendekatan Militeristik untuk Warga Sipil
Pigai menjabarkan bahwa ada tiga aspek utama yang wajib dibangun dalam program pendidikan tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa penguatan mental tidak boleh diidentikkan dengan pendekatan militer. Disiplin dan integritas dinilai bisa dibentuk dengan metode yang lebih humanis.
“Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,” ujar dia.
Desak Investigasi Ilmiah dan Terjunkan Tim Pemantau
Selain menuntut evaluasi menyeluruh pada sistem pelatihan, Menteri HAM meminta agar penyebab kematian kelima peserta diusut secara profesional.
Penyelidikan berbasis ilmiah (scientific investigation) dinilai penting demi transparansi sekaligus menjadi landasan perbaikan program di masa depan.
Guna memastikan proses hukum berjalan transparan, Kementerian HAM dipastikan akan mengawal langsung penanganan kasus ini di lapangan.
“Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,” tutur dia.
Sorotan Publik Terhadap Program SPPI
Peristiwa ini mendadak jadi sorotan tajam publik setelah kelima calon manajer Kopdes dan KNMP dilaporkan gugur saat mengikuti rangkaian Latsarmil dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Banyak pihak kini mempertanyakan urgensi latihan semi-militer bagi warga sipil yang sejatinya dipersiapkan untuk mengelola koperasi dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Pigai mengingatkan bahwa hak mendasar peserta tidak boleh diabaikan atas nama pelatihan.
“Oleh karena itu, aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak peserta harus menjadi prioritas utama,” ucap dia.[]
