Hukum

Bukan Instruksi Muhammadiyah! Dzulfikar Tawalla Sebut Pelapor Pandji Cuma Aliansi Liar

KETIKKABAR.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan bahwa organisasinya secara kelembagaan tidak terlibat dalam pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Muda Muhammadiyah.

Dzulfikar menjelaskan bahwa aliansi tersebut bukanlah organisasi otonom (ortom) resmi di bawah struktur Muhammadiyah.

Menurutnya, siapa pun yang memiliki latar belakang alumni Muhammadiyah bisa saja berkumpul, namun hal itu tidak mewakili lembaga resmi.

“Kalau mengatasnamakan siapa saja orang kalau alumni Muhammadiyah (bisa saja). Tapi kalau ortom, enggak, enggak. Kita tidak tahu, kita bukan bagian dari yang melapor itu,” ujar Dzulfikar saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Januari 2026.

BACA JUGA:
Satu dari Dua Pelaku Penikaman Nus Kei di Maluku Tenggara Diduga Merupakan Atlet MMA

Bukan Sikap Resmi Organisasi

Dzulfikar menekankan perbedaan mendasar antara organisasi resmi seperti Pemuda Muhammadiyah dengan aliansi non-lembaga. Ia menyatakan tidak berkeberatan atas aksi pelaporan tersebut selama tidak mencatut nama organisasi resmi.

“Kecuali dia mengatasnamakan Pemuda Muhammadiyah, pasti saya bisa berkeberatan. Yang penting dia tidak mengatasnamakan organisasi resmi Muhammadiyah, monggo-monggo saja kalau saya,” tuturnya.

Belum Ada Desakan Kader

Terkait materi stand up comedy Pandji dalam pertunjukan Mens Rea yang menyinggung konsesi tambang ormas, Pemuda Muhammadiyah hingga kini belum menentukan sikap resmi. Dzulfikar mengungkapkan bahwa situasi di tingkat akar rumput pun masih kondusif.

“Sejauh ini belum ada desakan juga dari kader bawah untuk bersikap,” kata Dzulfikar.

BACA JUGA:
Nenek 63 Tahun Nekat Jadi Kurir Sabu! Tertangkap Basah Bawa 2 Kg Narkoba di Bandara Silangit

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Materi lawakannya dinilai menyudutkan ormas keagamaan terkait pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah yang dikaitkan dengan “politik balas budi”. []

Sebut Konsesi Tambang ‘Politik Balas Budi’, Pandji Pragiwaksono Dipolisikan Muda NU-Muhammadiyah

TERKAIT LAINNYA