KETIKKABAR.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memicu perdebatan publik setelah menyatakan bahwa tenaga pengawas gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus berasal dari lulusan ahli gizi profesional. Menurut Cucun, tugas tersebut dapat dilakukan oleh lulusan SMA yang mengikuti pelatihan tiga bulan dan memperoleh sertifikasi. Pernyataannya yang menegaskan bahwa “satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi” langsung viral dan menuai respons keras dari kalangan profesional gizi serta masyarakat. Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya kasus keracunan makanan MBG di berbagai sekolah. Cucun menjelaskan bahwa tenaga non-gizi yang telah dilatih dapat ditugaskan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia bahkan membuka wacana mengganti istilah “ahli gizi” menjadi “pengawas gizi” agar persyaratan menjadi lebih fleksibel. Sikap ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pengabaian terhadap kompetensi akademis ahli gizi. Meski begitu, pernyataan Cucun tak lepas dari konteks lebih luas. Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa Indonesia kekurangan ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut profesi ahli gizi kini “mulai langka”, sehingga DPR dan BGN mempertimbangkan merekrut lulusan kesehatan masyarakat atau teknologi pangan. Namun, organisasi profesi gizi, aktivis kesehatan, dan beberapa anggota DPR menolak opsi tersebut. Mereka menegaskan bahwa pengawasan gizi bukan sekadar mencicipi makanan, melainkan memastikan pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan dari hulu ke hilir. Kasus keracunan dalam program MBG, menurut BGN, banyak terjadi akibat kelalaian SPPG dalam mematuhi SOP kebersihan dan produksi makanan. Para ahli memperingatkan bahwa jika gagasan pelatihan kilat ini diterapkan, kualitas pengawasan gizi bisa menurun dan risiko kejadian serupa meningkat. Kontroversi ini berpotensi: Menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG Memperlebar ketegangan antara DPR dan komunitas ahli gizi (termasuk Persagi) Mendorong protes orang tua serta aktivis gizi Memperkuat tuntutan agar BGN memperbaiki sistem rekrutmen dan pelatihan tenaga gizi Program MBG yang sejak awal dirancang untuk meningkatkan status gizi anak kini kembali disorot akibat persoalan pengawasan dan keamanan pangan.[]
DPR vs Ahli Gizi: Pertaruhan Besar di Balik Program Makan Bergizi Gratis
