KETIKKABAR.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar tahun ini ke-61 dinodai kabar tak sedap bagi sang Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu justru dicap sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Nama Bahlil menempati posisi paling buncit dalam survei nasional yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia mencatat skor mencengangkan, -151 poin, jauh di bawah menteri lainnya.
“Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu adalah Pak Bahlil,” kata Peneliti Celios, Media Jayadi Askar, saat merilis survei bertajuk Pembagian Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (19/10/2025).
Survei yang digelar pada 2-17 Oktober 2025 itu melibatkan 1.338 responden, termasuk 120 jurnalis dari 60 perusahaan pers. Setiap responden diminta memilih tiga menteri dengan kinerja terbaik dan tiga terburuk. Peringkat akhir didapatkan dari akumulasi poin terbaik dikurangi poin terburuk, yang menggambarkan persepsi publik secara keseluruhan.
Ironisnya, rapor merah ini muncul bersamaan dengan perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-61, tempat Bahlil bernaung. Hasil ini praktis menjadi kado pahit bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Senada, lembaga survei IndoStrategi juga mencatat, persepsi negatif terhadap Bahlil banyak dipicu oleh ketidakjelasan arah kebijakan hilirisasi, polemik investasi tambang, hingga keraguan publik atas transparansi proyek energi baru terbarukan (EBT).
Publik menilai Bahlil kerap tampil dengan retorika besar, namun sulit melihat hasil nyata di lapangan. Di tengah janji kabinet untuk percepatan industrialisasi dan kemandirian energi, posisi Kementerian ESDM justru dianggap stagnan.
Temuan ini menjadi sinyal keras bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Dengan hasil survei yang menohok ini, nama Bahlil kini menjadi simbol kegagalan komunikasi dan implementasi kebijakan energi. Bagi Golkar, rapor merah ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kinerja hanyalah beban politik di mata rakyat. []
Aset Rp 10 Triliun dari Surya Darmadi Ditolak Kejagung, Dinilai Tak Cukup Ganti Kerugian Negara
