KETIKKABAR.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung melobi kerja sama energi dengan Jepang dan Rusia dinilai sebagai sinyal menurunnya kepercayaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Keterlibatan langsung kepala negara dalam urusan teknis kementerian tersebut memicu spekulasi mengenai efektivitas kinerja pembantunya di kabinet.
Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa meski sinergi antara Presiden dan menteri teknis dalam isu strategis adalah hal yang lazim, pengambilan alih peran lobi internasional oleh Prabowo kali ini dapat dibaca sebagai bentuk keraguan.
“Dalam praktik pemerintahan, utamanya sektor strategis seperti kebijakan energi dan investasi, memang lazim berbagi peran antara menteri teknis seperti ESDM dan kepala negara, dalam hal ini Presiden, untuk saling bersinergi,” ujar Efriza kepada awak media, Jumat (24/4/2026).
Namun, Efriza melihat adanya dimensi politik yang lebih besar dalam keputusan Presiden untuk terjun langsung ke ranah negosiasi global.
“Meskipun, diyakini memungkinkan ada keraguan dalam diri Presiden Prabowo terhadap Bahlil,” sambungnya.
Keraguan ini, menurut Efriza, diduga berpangkal dari rekam jejak penilaian Prabowo terhadap kapasitas Bahlil. Ia mengingatkan kembali pernyataan-pernyataan Prabowo di masa lalu yang sempat melontarkan candaan bernada skeptis terhadap kemampuan Bahlil, bahkan saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Menteri Investasi.
“Kalau urusan investasi saja pernah diragukan, apalagi untuk urusan yang lebih besar seperti kebijakan energi,” kata Efriza.
Meski demikian, Efriza memberikan catatan bahwa langkah Presiden ini tidak serta-merta menegaskan ketidakmampuan Bahlil secara total.
Mengingat kompleksitas sektor energi, Presiden kemungkinan merasa perlu memberikan jaminan langsung demi memastikan hasil kerja sama yang optimal dan meminimalisir risiko kegagalan.
“Jadi memungkinkan bukan artinya Bahlil tidak mampu, tetapi apa iya akan berhasil?” tuturnya.
Menutup analisisnya, Efriza menekankan bahwa faktor persepsi publik menjadi pertimbangan krusial bagi Presiden dalam mengambil keputusan tersebut.
“Itu mungkin saja masih merasuki benak Presiden, maupun citra yang akan memantul di publik jika hasilnya tidak sesuai,” pungkasnya. []
