KETIKKABAR.com – Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasanuddin menilai, pernyataan Jokowi justru menunjukkan kondisi psikologis yang tidak stabil. Ia menyebut, dugaan adanya agenda politik itu merupakan isu yang tidak berdasar.
“Jokowi telah melemparkan isu yang tidak berdasar soal agenda politik. Kami mencurigai Jokowi saat ini dalam kondisi psikologis yang labil,” ujar Hasanuddin kepada RMOL, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, kerumitan polemik ini muncul akibat pilihan penyelesaian melalui jalur hukum, bukan melalui klarifikasi terbuka yang bisa meredakan polemik lebih cepat.
“Konsekuensinya, baru dalam sejarahnya di era reformasi, mantan presiden terlibat persoalan hukum, meskipun dalam kapasitas pelapor,” jelasnya.
Baca juga: Respons PDIP soal Pernyataan Jokowi: Jangan Rakyat Diberi PR Pikirkan Pemimpinnya
Hasanuddin menyayangkan sikap Jokowi yang enggan secara langsung menunjukkan dokumen ijazah asli kepada publik maupun pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahannya. Menurutnya, polemik tersebut akan jauh lebih mudah diselesaikan dengan cara itu.
“Polri, dalam hal ini Bareskrim, dapat memfasilitasi atau mengundang para pihak terkait seperti UGM dan pihak penggugat seperti Roy Suryo dan lainnya, serta melibatkan saksi atau pihak independen. Pertemuan ini dapat mempercepat penyelesaian,” jelas Hasanuddin.
Sebaliknya, lanjutnya, proses hukum yang dimulai dari penyelidikan justru membuat persoalan semakin rumit dan rawan memunculkan berbagai spekulasi liar.
“Bukan sebaliknya, proses hukum pembuktian, yang dimulai dari penyelidikan. Dan tentu saja, mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan berbagai spekulasi,” pungkasnya.
Pernyataan Hasanuddin ini menambah deretan respons kritis terhadap sikap terbaru Jokowi yang untuk pertama kalinya secara terbuka menyinggung adanya tekanan politik yang ditujukan kepada dirinya dan keluarga. []
