KETIKKABAR.com, Jakarta – Dinamika politik nasional pasca-aksi demonstrasi berujung kerusuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026 memicu berbagai sorotan tajam dari kalangan pengamat dan purnawirawan aparat.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan analisis kontroversial mengenai adanya indikasi intervensi politik di balik gejolak tersebut.
Dalam keterangannya, Sri Radjasa menyebutkan adanya skenario yang ia istilahkan sebagai “operasi garis dalam” yang dikaitkannya dengan dinamika kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut pandangannya, situasi saat ini telah bergeser ke fase yang jauh lebih eskalatif.
“Operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra di channel Abraham Samad, Jumat (4/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia mengupas rentetan peristiwa yang mengiringi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, yang tidak hanya menyisakan kerusakan fisik fasilitas umum tetapi juga bentrokan di sejumlah titik pengamanan.
Sri Radjasa menilai bahwa kerusuhan yang pecah di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan mengindikasikan adanya pengendalian ganda dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi gesekan antara massa aksi dan aparat kepolisian.
“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti efektivitas pengamanan di lapangan dengan mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi dapat dengan mudah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran di tengah konsentrasi aparat penegak hukum yang bersiaga mengawal jalannya aksi.
“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” katanya.
Dalam analisisnya, pergeseran pola pengamanan tersebut turut dipengaruhi oleh konsentrasi aparat yang terpecah menghadapi kelompok-kelompok tertentu di lapangan. Ia juga menyinggung adanya keterlibatan elemen massa lain seperti GRIB Jaya serta insiden jatuhnya korban jiwa atas nama Bambang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang dinilai sarat muatan politis.
Sri Radjasa berpandangan bahwa eskalasi demonstrasi dan potensi people power kerap kali dijadikan instrumen oleh kelompok elite tertentu yang memiliki kepentingan besar untuk mengubah peta kekuatan politik nasional.
“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.
Ia menutup analisisnya dengan memperingatkan bahwa pertarungan kepentingan antar-elite yang tengah berlangsung di balik layar saat ini merupakan situasi krusial yang patut diwaspadai bersama demi stabilitas negara.
“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak mantan Presiden Joko Widodo maupun lingkaran terdekatnya belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim dan penggunaan istilah “operasi garis dalam” yang dilontarkan oleh Sri Radjasa Chandra tersebut.[]
