KETIKKABAR.com – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, di kediaman pribadi Mendagri, Sabtu (12/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam ini membahas berbagai isu strategis terkait arah pembangunan Aceh, terutama soal efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penguatan kelembagaan adat di Aceh.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyoroti bahwa pengelolaan Dana Otsus Aceh belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Perlu pengawasan yang lebih ketat agar anggaran dalam APBA benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Tgk. Malik Mahmud.
Ia juga menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan adil.
Baca juga: Hari Pertama Sekolah, Gubernur Aceh Imbau Orang Tua Antar Anak
Wali Nanggroe turut menyoroti pentingnya penguatan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai otoritas adat yang berfungsi menjaga persatuan dan perdamaian pasca-MoU Helsinki.
Ia meminta dukungan, termasuk dukungan finansial, agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandatnya secara optimal.
Menanggapi hal itu, Mendagri Tito mengakui efektivitas Dana Otsus Aceh masih rendah, dan menyarankan agar Gubernur, Ketua DPRA, dan Wali Nanggroe segera menghadap Presiden RI untuk membahas masa depan Dana Otsus secara langsung.
“Jika tidak diperpanjang atau dikelola berkelanjutan, pembangunan di Aceh bisa terdampak signifikan,” ujar Tito.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap restrukturisasi lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh agar lebih efisien dan efektif.
Dari pihak Kemendagri, hadir Sekjen, Irjen, Dirjen Adwil, dan Dirjen Keuangan Daerah. Sementara itu, Wali Nanggroe didampingi oleh Prof. Syahrizal Abbas (Majelis Tuha Peut), Dr. Muhammad Raviq (Staf Khusus), dan Abdullah Hasbullah (Katibul Wali). []
