Israel Hadapi Ketegangan Baru, Hamas Siap Lanjutkan Perang Gaza

KETIKKABAR.com  – Media Israel melaporkan bahwa negosiasi gencatan senjata untuk membahas Fase II pertukaran sandera-tahanan antara Hamas dan Israel terhenti, meningkatkan potensi pecahnya kembali perang di Gaza. Channel 13 Israel melaporkan, Hamas telah siap melanjutkan pertempuran dengan pasukan Israel (IDF), dengan ribuan petempur baru yang telah direkrut.

Menurut seorang perwira intelijen IDF, Hamas kini memiliki sekitar 30.000 pejuang, kembali memperkuat kekuatan mereka pasca-perang. “Situasi Hamas sekarang mulai kembali menjadi serupa,” ungkap laporan tersebut.

Advertisements

Israel Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata

Ketegangan ini terjadi setelah Israel melanggar kesepakatan awal gencatan senjata tiga tahap. Fase pertama berakhir pada 28 Februari 2025, namun Israel justru menyetujui perpanjangan gencatan senjata tahap pertama atas usulan Amerika Serikat. Hamas menolak usulan tersebut, yang melibatkan pembebasan separuh sandera yang masih hidup dan pengembalian jenazah, serta ancaman Israel melakukan blokade atas bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Israel Mobilisasi 400.000 Tentara Cadangan

Sebagai respons terhadap situasi yang memburuk, Presiden Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pemanggilan 400.000 tentara cadangan untuk ditempatkan di perbatasan Gaza pada 29 Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah Hamas menolak usulan Amerika Serikat untuk perpanjangan gencatan senjata dan menegaskan bahwa pertempuran akan berlanjut tanpa kompromi yang merugikan posisi mereka.

Israel Hentikan Bantuan untuk Gaza

Tak hanya memobilisasi pasukan, Israel juga menghentikan semua bantuan ke Jalur Gaza pada 2 Maret 2025. Langkah ini dilakukan sebagai tekanan untuk memaksa Hamas menerima usulan perpanjangan gencatan senjata. Israel memperingatkan akan ada “konsekuensi tambahan” jika Hamas tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Langkah tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk mediator Mesir dan Qatar, yang menilai penghentian bantuan kemanusiaan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.[]