KETIKKABAR.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) melayangkan kritik menohok terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan kurs Rupiah.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kepala negara perlu mendapatkan pemahaman dasar terkait interkoneksi ekonomi modern karena dampak anjloknya Rupiah ke level Rp17.600 per Dolar AS dipastikan bakal memukul masyarakat pedesaan.
“Itu Prabowo kayaknya perlu dibriefing soal ekonomi 101 ya, ekonomi 101 tuh, atau pendahuluan ekonomi. Jangan dikira pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, yang Rp17.600 itu, itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” tegas Bhima dikutip RMOL di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Bhima menyanggah asumsi bahwa kehidupan warga desa terisolasi dari pergerakan mata uang asing. Menurutnya, mayoritas komoditas dan barang yang dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat di pedesaan saat ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap komponen impor.
Tekanan terhadap daya beli warga desa dinilai hanya tinggal menunggu waktu seiring dengan merangkak naiknya harga-harga barang di pasar global yang harus dibayar lebih mahal akibat depresiasi Rupiah.
“Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphonenya, mulai dari kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Nah itu semua tinggal menunggu waktu aja gitu ya, sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan.”
Selain lonjakan harga kebutuhan pokok dan inflasi sektor pertanian, Celios mengingatkan adanya efek domino berupa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri perkotaan.
Ketika industri di kota bertumbangan akibat beban biaya impor yang membengkak, dampaknya akan berbalik menjadi beban baru bagi struktur ekonomi desa.
“Dan jangan salah juga, kalau Rupiahnya terus melemah terhadap Dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Karena akan jadi beban desa,” pungkas Bhima.
Sebelumnya, kondisi ini kian mengkhawatirkan lantaran pemerintah dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada skema subsidi energi seperti BBM dan LPG, mengingat integrasi ekonomi Indonesia ke dalam pasar global saat ini jauh lebih dalam dibandingkan era krisis moneter tahun 1998 silam. []
