Politik

Said Didu: Golkar Kini di Bawah Kendali Jokowi, Serangan ke JK Diduga Instruksi Politik

KETIKKABAR.com – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menilai Partai Golkar saat ini berada di bawah kendali penuh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut ia sampaikan merespons serangan politik yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Said Didu menyebut dominasi Jokowi di internal partai berlambang pohon beringin tersebut semakin nyata sejak penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menduga langkah Idrus Marham menyerang JK bukan merupakan inisiatif pribadi, melainkan bagian dari instruksi politik yang lebih besar.

“Golkar sudah dikendalikan oleh Jokowi sejak menempatkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Lihat saja serangan Waketum Idrus Marham ke Pak JK sejak Pak JK minta Jokowi tunjukkan ijazahnya,” ujar Said Didu, Jumat (24/4/2026).

BACA JUGA:
Dugaan Manipulasi Video Jusuf Kalla, Murdani Bakal Laporkan Ade Armando dan Abu Janda

Ketegangan ini bermula ketika Jusuf Kalla meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik guna mengakhiri polemik yang berkembang.

Said Didu menilai respons keras dari elite Golkar tersebut merupakan bentuk pembelaan yang diarahkan secara sistematis.

Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat melihat adanya pola komunikasi yang menunjukkan keterkaitan antara perintah pusat dengan aksi para pengurus partai.

“Publik paham bahwa itu adalah perintah Jokowi ke Bahlil untuk melakukan serangan kepada Pak JK,” lanjut Said Didu.

Pernyataan ini kian memanaskan dinamika politik nasional, mengingat Jusuf Kalla merupakan tokoh senior yang memiliki pengaruh signifikan di internal Golkar. Hubungan antara loyalis kepemimpinan saat ini dengan barisan tokoh senior partai kini menjadi sorotan tajam publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPP Partai Golkar maupun dari pihak Joko Widodo terkait tudingan yang dilontarkan Said Didu.

BACA JUGA:
Yahya Zaini Dukung Usulan KPK: Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal Dua Periode

Namun, polemik ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu transparansi ijazah Presiden serta pergeseran kekuatan di internal partai politik menjelang kontestasi mendatang. []

TERKAIT LAINNYA