KETIKKABAR.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, melontarkan kritik tajam terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Busyro menilai Indonesia tengah menghadapi kembalinya otoritarianisme yang ditandai dengan represi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Menurut Busyro, kondisi saat ini merupakan kelanjutan dari warisan pemerintahan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai pelemahan masyarakat sipil secara sistematis.
“Mereplikasi era Soeharto,” kata Busyro dalam forum refleksi akhir Tahun 2025 yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (UII) di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII, Yogyakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Kritik untuk Akademisi Kampus
Busyro menyayangkan sikap diam kalangan akademisi terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat, seperti food estate, Rempang Eco City, hingga proyek di Wadas. Ia mengibaratkan para akademisi yang tidak berani bersuara seperti sedang meminum pil tidur.
“Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan,” ujar Busyro.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah ini juga menyoroti rusaknya sistem kaderisasi partai politik dan praktik dinasti politik sebagai sumber malapetaka pelemahan lembaga negara.
Sorotan Terhadap Militerisasi Program Sipil
Forum Cik Di Tiro tersebut secara khusus menyoroti menguatnya peran TNI dan Polri dalam program-program sipil di era Prabowo-Gibran. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, Koperasi Merah Putih, hingga penanganan bencana di Aceh.
Kepala Pusham UII, Eko Riyadi, menyebut dominasi purnawirawan TNI dalam struktur Badan Gizi Nasional serta pembentukan batalyon teritorial pembangunan menunjukkan paradigma bahwa militer dianggap lebih kompeten ketimbang sipil.
“Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko. Ia menegaskan pelibatan militer dalam program strategis nasional berdampak buruk pada supremasi sipil dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.
“Demokrasi Telah Berhenti”
Senada dengan itu, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Masduki, menyatakan kekhawatirannya atas kebangkitan otoritarianisme.
Ia menyinggung nostalgia masyarakat terhadap Orde Baru yang sengaja dibangkitkan melalui slogan-slogan masa lalu sebagai pembenaran terhadap sistem anti-demokrasi.
“Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” tegas Masduki.
Para aktivis dan akademisi dalam Forum Cik Di Tiro ini pun mengeluarkan sikap kritis yang mencakup beberapa poin desakan kepada pemerintah:
- Menghentikan segala bentuk militerisasi dalam program prioritas pemerintah.
- Menghentikan penunjukan TNI dan Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.
- Mengembalikan fungsi TNI dan Polri sebagai pengawal pertahanan dan keamanan negara sesuai paradigma meritokrasi.
Forum menilai saat ini pemerintah tengah menjalankan praktik autocratic legalism, yakni kepemimpinan otoriter yang menggunakan prosedur hukum dan undang-undang untuk memperkuat kekuasaan sekaligus melemahkan fungsi kontrol masyarakat. []
Bahas Anggaran Bencana, Menkeu Purbaya ke KSAD Maruli: Bapak Engga Minta Kali
