KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin, 29 Desember 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar, H.M. Ali, mewakili Bupati Aceh Besar, didampingi unsur Forkopimda, Kabid Perekonomian dan SDM, Bagian Hukum, serta anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rakor ini difokuskan pada pemantauan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan keempat Desember 2025.
Berdasarkan data inflasi year on year (y-on-y) November 2025, Provinsi Riau menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi nasional mencapai 4,27 persen.
Angka tersebut melampaui target nasional di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Sementara di level kabupaten, Indragiri Hilir menempati posisi ketiga tertinggi nasional dengan angka 6,69 persen.
Di Aceh Besar sendiri, pengawasan harga menjadi krusial mengingat data menunjukkan 37 provinsi mengalami kenaikan IPH pada akhir Desember. Komoditas penyumbang kenaikan harga utama meliputi cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, hingga bawang merah.
Usai mengikuti rapat, H.M. Ali menegaskan komitmen Pemkab Aceh Besar dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stok pangan aman memasuki tahun 2026.
“Melalui zoom meeting yang kita ikuti tadi pagi, Pemerintah pusat meminta kita untuk tetap solid untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun. Untuk itu, Pemkab Aceh Besar berkomitmen dan berusaha untuk terus dapat mengendalikan inflasi,” ujar M. Ali, Senin.
Langkah pengendalian ini dilakukan melalui pengawasan distribusi barang secara intensif guna mencegah lonjakan harga yang kerap terjadi di masa pergantian tahun dan dampak pascabencana di beberapa wilayah. []
Aksi “Dayah Seumeugleh”: ASN Pemerintah Aceh “Kepung” Lumpur di Asrama Santri Peureulak
