KETIKKABAR.com — Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), H. Alven Stony, menilai perkembangan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh menunjukkan progres yang sangat signifikan.
Laju pembentukan dapur MBG di Bumi Seramoe Mekkah ini bahkan terbilang paling masif di Pulau Sumatera.
“Aceh dari awal itu sangat masif. Masifnya hampir sama seperti di Jawa dibandingkan dengan Sumatera yang lain,” kata Alven saat bertemu pengurus GAPEMBI Aceh di Moorden Coffee, Banda Aceh, Jumat (25/9/2026).
Alven menerangkan bahwa di berbagai wilayah Sumatera lain masih banyak daerah yang belum tersentuh dapur MBG. Sebaliknya, operasional dapur MBG di Aceh sudah berjalan merata.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pengelola dapur disiplin mematuhi juknis dan standar operasional, terutama kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang kini telah dikantongi sekitar 95 persen dapur MBG secara nasional.
“Kalau misalkan tidak ada SLHS maka disuspensi, itu wajar, karena dari awal di juknis memang seperti itu,” ujarnya.
“Kalau belum buka dapur juga belum bisa dapat SLHS, karena harus dilihat proses produksinya,” lanjut Alven.
Di sela kunjungannya, Alven mengapresiasi keberanian para pengelola dapur MBG di Aceh yang memanfaatkan komoditas pangan laut seperti ikan dan udang dalam menu harian siswa. Sebab, dapur MBG di Jawa umumnya menghindari seafood lantaran khawatir akan risiko keracunan.
“Di Jawa itu tidak banyak dapur yang berani menggunakan seafood karena takut dengan keracunan. Ini luar biasa. Kalau ada yang seperti ini boleh ditularkan ke yang lain,” puji Alven.
GAPEMBI, sambung Alven, terus menerbitkan surat edaran dan sosialisasi berkala guna memitigasi risiko keamanan pangan di tingkat anggota.
“Alhamdulillah GAPEMBI selalu aware dengan apa yang terjadi di anggota kami. Supaya tidak terjadi keracunan, kami buat surat edaran dan sosialisasi ke anggota untuk sangat hati-hati,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua GAPEMBI Aceh Muhammad Mada mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membangun sentra-sentra produksi bahan baku lokal. Pasalnya, perputaran uang program MBG di Aceh ditaksir menembus angka Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun per tahun.
Menurut Mada, jika pasokan sayur, telur, dan daging masih didatangkan dari Sumatera Utara, maka potensi penguatan ekonomi daerah justru terbuang ke luar.
“Kami mengharapkan Pemerintah Aceh membuat sentra-sentra produksi. Misalnya sentra sayur, sentra produksi ayam, telur, daging dan ikan. Supaya harga tidak fluktuatif, tetapi stabil,” ujar Mada.
“Jadi supaya uang itu berputar di Aceh. Karena harapan dari Presiden, program ini bukan cuma memberi makan bergizi gratis, tapi dampaknya juga perputaran uang dan menghidupkan ekonomi,” tambahnya.
Ia mencontohkan, kehadiran dapur MBG hingga ke pelosok desa terbukti membuka lapangan kerja baru dan menyerap produk UMKM setempat.
“Kalau ada dapur, masuk uang. Jadi ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ucap Mada.
Lebih lanjut, Mada meluruskan persepsi publik mengenai insentif sekitar Rp 6 juta per hari yang diterima pengelola dapur. Ia menegaskan nominal tersebut bukanlah keuntungan bersih, melainkan dana pengembalian atas nilai investasi pembangunan dapur yang berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar.
“Uang Rp6 juta itu bukan keuntungan. Itu cicilan pengembalian investasi oleh BGN kepada pihak pemilik dapur,” paparnya.
“Jadi jangan dipikir sebulan dapat Rp120 juta itu berarti keuntungan. Belum tentu. Paling cepat itu untung di atas dua tahun,” sambung Mada.
Ia berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memahami bahwa pengusaha yang terlibat menanggung risiko modal yang tidak sedikit demi mensukseskan program prioritas pemerintah.
“Pengusaha posisinya membantu dan mendukung program pemerintah. Jangan hari ini pengusaha jadi seolah-olah tersangka, terdakwa atau tersandera dalam kondisi seperti ini. Padahal ini bentuk investasi,” pungkas Mada.[]
