KETIKKABAR.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permohonan maaf terkait usulannya mengenai pemindahan posisi gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL Commuter Line.
Pernyataan tersebut sebelumnya memicu polemik pascainsiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026).
Melalui keterangan resminya, Arifah menyadari bahwa usulan untuk menempatkan gerbong laki-laki di ujung rangkaian dan perempuan di tengah guna menghindari risiko kecelakaan telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.
“Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ucap Arifah melalui akun Instagram resmi @kemenpppa, Kamis (30/4/2026).
Arifah menegaskan bahwa usulan yang sempat disampaikannya saat mengunjungi korban di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) lalu sama sekali tidak bermaksud memprioritaskan keselamatan satu kelompok gender saja.
“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” tegasnya.
Sebelumnya, usulan reposisi gerbong ini muncul setelah Arifah berdiskusi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai standar operasional penempatan gerbong khusus perempuan yang selama ini berada di ujung depan dan belakang rangkaian.
“Tadi kita ngobrol dengan KAI, itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang? Supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sementara itu,” ujar Arifah kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Kini, Menteri PPPA memastikan bahwa faktor keselamatan universal bagi seluruh pengguna jasa transportasi akan tetap menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenis kelamin. []
