YERUSALEM – Setelah sempat terhenti akibat eskalasi keamanan yang mencekam di Timur Tengah, Pengadilan Distrik Yerusalem resmi mengumumkan dimulainya kembali persidangan korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Keputusan ini diambil menyusul membaiknya situasi keamanan pascaketegangan antara Israel dan Iran, yang kini mereda berkat kesepakatan gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Sistem Peradilan Kembali Berfungsi
Dalam pengumuman resmi pada Kamis (9/4/2026), otoritas pengadilan menyatakan bahwa pembatasan darurat telah dicabut seiring dengan pulihnya stabilitas kawasan.
“Sistem peradilan kini kembali berfungsi penuh. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 12 April 2026,” tulis pernyataan resmi Pengadilan Distrik Yerusalem.
Agenda persidangan hari Minggu mendatang diperkirakan akan sangat krusial, dengan fokus utama menghadirkan saksi-saksi dari pihak pembela.
Sebelumnya, operasional pengadilan di seluruh Israel mengalami gangguan serius selama konflik berlangsung.
Rekam Jejak Kasus: Hadiah Mewah hingga Kesepakatan Media
Benjamin Netanyahu mengukir sejarah sebagai Perdana Menteri Israel pertama yang menjalani persidangan saat masih aktif menjabat.
Sejak didakwa pada 2019, ia menghadapi tiga perkara besar yang digabungkan menjadi satu proses hukum:
Kasus Gratifikasi Mewah: Netanyahu dan istrinya, Sara Netanyahu, dituduh menerima hadiah senilai lebih dari 260.000 dolar AS (setara Rp4,1 miliar) berupa perhiasan, cerutu, dan minuman keras dari miliarder global sebagai imbalan bantuan politik.
Skandal Suap & Pelanggaran Kepercayaan: Dua kasus lainnya menyoroti dugaan upaya Netanyahu melakukan negosiasi rahasia dengan konglomerat media demi mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan citra politiknya.
Netanyahu secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut, melabeli proses hukum ini sebagai “perburuan penyihir” dan konspirasi politik untuk menggulingkannya dari kekuasaan.
Intervensi Donald Trump dan Wacana Pengampunan
Persidangan ini semakin menarik perhatian dunia setelah keterlibatan mantan Presiden AS, Donald Trump.
Pada Oktober 2025, dalam pidato di parlemen Israel, Trump secara terbuka menyerukan agar Netanyahu diberikan pengampunan (pardon).
Trump dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk mendukung langkah tersebut, tepat sebelum tim hukum Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan secara formal.
Dampak bagi Politik Israel
Dilanjutnya persidangan ini di tengah situasi transisi pasca-perang menempatkan Netanyahu dalam posisi yang sulit. Publik kini menanti apakah proses hukum ini akan mencapai titik final atau justru kembali memicu gejolak politik di dalam negeri. []
