KETIKKABAR.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mendalami kembali dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Desakan ini muncul agar lembaga antirasuah tersebut memberikan kepastian hukum terkait isu yang sempat mencuat pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, meminta KPK melakukan klarifikasi dan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak timbul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami mendorong KPK untuk melakukan pendalaman secara objektif dan profesional, termasuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujar Aminullah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Januari 2026.
Soroti Data PPATK Periode 2009–2023
Aminullah merujuk pada informasi yang pernah disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai akumulasi transaksi mencurigakan sepanjang periode 2009–2023. Meskipun data ini sempat menjadi perhatian luas pada Maret 2023, ia menilai penuntasan informasi tersebut tetap krusial bagi integritas institusi negara.
“Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik,” sambungnya.
Meski sebelumnya telah ada penjelasan bahwa sebagian besar transaksi berkaitan dengan aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, Aminullah menilai skala angka yang fantastis tetap memerlukan pengkajian mendalam dari sisi hukum.
Jaga Kepercayaan Publik
Menurut Aminullah, klarifikasi tuntas dari KPK justru akan membantu menjaga marwah Kementerian Keuangan dan memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan tanpa celah.
“Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada celah penyimpangan,” jelasnya.
Ia pun menekankan pentingnya independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi kepentingan mana pun. Ia meyakini bahwa keterbukaan dalam proses ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kepentingan bersama. Semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik,” pungkas Aminullah. []
Kado Awal Tahun: Pemerintah Gratiskan Pajak Gaji Pekerja Padat Karya di 2026
