KETIKKABAR.com – Partai Buruh secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Partai berlogo pohon padi tersebut berpendapat bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai cerminan kedaulatan dan amanat murni Reformasi.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa pemilihan langsung memberikan mandat penuh kepada konstituen untuk menentukan pemimpin yang mereka percayai berdasarkan rekam jejak yang transparan.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujarnya, Minggu, 4 Januari 2026.
Kekhawatiran Politik Transaksional
Said Iqbal memperingatkan bahwa mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung justru akan menyuburkan praktik politik transaksional di tingkat legislatif daerah. Ia menilai biaya untuk “membeli” suara akan jauh lebih rendah jika hanya melibatkan segelintir orang.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” kata Said Iqbal.
Lebih jauh, ia mengingatkan publik mengenai memori kolektif perjuangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sistem pemilihan langsung adalah buah dari pengorbanan besar berbagai elemen masyarakat pada era 1998.
“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Usul Transparansi untuk Tekan Biaya
Menanggapi kritik bahwa Pilkada langsung membebani anggaran negara, sosok yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menekankan bahwa masalah utama bukan pada sistemnya, melainkan pada praktik politik uang.
Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu yang berfokus pada transparansi hasil suara.
Partai Buruh mendorong agar daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi di tingkat TPS disampaikan secara terbuka kepada seluruh partai politik peserta pemilu segera setelah penghitungan selesai.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said Iqbal.
Dengan keterbukaan data tersebut, diharapkan setiap partai dapat saling mengawasi hasil suara secara real-time dan meminimalisir celah kecurangan. []
Pengamat Sebut Wacana Koalisi Permanen Golkar Hanya Jargon Politik
