KETIKKABAR.com – Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai keberhasilan pemulihan listrik di Aceh hingga mencapai 97 persen pascabencana banjir dan longsor, menuai reaksi keras dari masyarakat setempat.
Banyak warga yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana justru menilai laporan tersebut jauh dari kenyataan lapangan.
Pemadaman listrik yang masih meluas, bahkan hingga beberapa hari setelah klaim tersebut disampaikan, mengundang kekecewaan dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Pada 7 dan 8 Desember 2025, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa tingkat pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93 hingga 97 persen.
Namun, kenyataannya, sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor masih mengalami pemadaman total, bahkan beberapa daerah justru dilaporkan masih tenggelam dalam kegelapan.
Warga Aceh Mengeluh, Listrik Masih Padam Total
Hingga Senin malam (8/12/2025), aliran listrik di banyak titik di Aceh masih padam total.
Beberapa wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues masih belum merasakan pemulihan listrik yang dijanjikan oleh pemerintah.
Warga yang dihubungi oleh media tersebut mengungkapkan bahwa listrik di tempat tinggal mereka belum juga menyala, meskipun klaim pemulihan sudah digaungkan oleh pihak pemerintah.
“Listrik sejak Minggu pagi padam total hingga Senin malam, sampai sekarang belum menyala,” kata Hilmi Irsyadi (20), warga Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.
Kondisi serupa juga diungkapkan oleh M Zubair MH, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bireuen, yang mengonfirmasi bahwa pada malam tersebut seluruh Bireuen masih gelap gulita.
Di Gayo Lues, Syarifah Aini, seorang relawan, melaporkan bahwa pemadaman listrik mengganggu aktivitas warga, bahkan ia harus mencari sinyal Starlink di masjid untuk mendapatkan koneksi internet.
Sejumlah warga juga mengkritik pernyataan Bahlil, seperti Murni, seorang dosen di kawasan Darussalam, Banda Aceh, yang merasa kecewa karena klaim pemulihan listrik tidak mencerminkan realitas yang mereka hadapi.
“Perbedaan antara laporan dan kenyataan di lapangan sangat mencolok,” ujarnya.
Kritik Tajam dari Anggota DPR dan Pemerintah Aceh
Reaksi keras juga datang dari anggota DPR RI. TA Khalid dari Partai Gerindra menilai laporan Menteri Bahlil tidak hanya tidak akurat, tetapi juga bisa dianggap sebagai kebohongan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa baru sekitar 60 persen listrik yang menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh.
“Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, agar beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” tegas Khalid dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Juru Bicara Pemerintahan Aceh, Muhammad MTA, juga memberikan bantahan terhadap klaim tersebut, menilai bahwa informasi yang disampaikan oleh Menteri Bahlil berpotensi membingungkan masyarakat dan mengganggu proses penanganan bencana.
“Ketepatan informasi sangat penting, terutama dalam situasi sulit seperti ini. Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” ujarnya.
Ombudsman: Pemerintah Harus Sampaikan Data Akurat
Di tengah kontroversi tersebut, Ombudsman RI juga mengingatkan pentingnya akurasi informasi dalam penanganan bencana.
Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa laporan yang tidak sesuai fakta bisa menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan justru akan memperburuk situasi dan menghambat pemulihan. Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,” kata Johanes pada Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa instansi terkait, seperti Kementerian ESDM dan PLN, harus menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk area mana saja yang masih mengalami pemadaman listrik.
Bahlil Dituding Tidak Menghargai Fakta di Lapangan
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini menjadi bahan gunjingan di Aceh. Beberapa warga menyebut bahwa klaim tersebut hanyalah drama politik yang tidak memperhatikan kesulitan nyata yang mereka hadapi.
Beberapa bahkan menyebutnya sebagai “prank” yang dilakukan Bahlil terhadap rakyat Aceh yang tengah dirundung bencana besar.
Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap pemerintah pusat, yang dianggap lebih fokus pada pencitraan daripada menangani masalah yang sebenarnya dihadapi warganya. []
Kejagung Diminta Periksa Menteri Raja Juli atas Kasus Illegal Logging di Aceh
