KETIKKABAR.com – Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, telah menyetujui sebuah rencana perdamaian 28 poin untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Meskipun dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal, rencana itu memunculkan kekhawatiran dan kontroversi, terutama karena Ukraina tidak dilibatkan dalam penyusunan proposal ini.
Menurut sejumlah pejabat senior AS, kerangka kerja rencana tersebut fokus pada pemberian jaminan keamanan kepada kedua pihak yang terlibat dalam konflik, sebagai prasyarat untuk menciptakan perdamaian jangka panjang.
Namun, detail lebih lanjut tentang isi dokumen, termasuk isu paling krusial seperti teritori yang saat ini berada di bawah kontrol Rusia, belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Keterlibatan Ukraina yang Minim
Meski rencana perdamaian ini disusun tanpa konsultasi langsung dengan Kyiv, Ukraina hanya diberi gambaran garis besar tanpa mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan atau terlibat dalam pembentukan substansi rencana tersebut.
Pejabat Ukraina menyatakan bahwa mereka hanya diberitahu secara umum mengenai inisiatif ini, tanpa penjelasan mendalam tentang langkah-langkah atau komitmen apa pun yang akan diambil dalam proses perdamaian.
Ketiadaan komunikasi langsung ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Ukraina, terutama karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang dibuat tanpa keterlibatan Kyiv seringkali lebih menguntungkan posisi Rusia.
Sumber-sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina mengatakan, mereka merasa terpinggirkan dalam proses penyusunan dokumen ini.
Absennya Koordinasi dengan Rusia
Sementara itu, pemerintah Rusia melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Moskow belum menerima informasi resmi mengenai rencana perdamaian dari AS.
Sikap ini sejalan dengan posisi Rusia yang tidak menunjukkan minat untuk melibatkan diri dalam perundingan lebih lanjut dengan AS terkait konflik ini.
“Tidak ada rencana untuk pertemuan semacam itu,” kata Peskov, meredam spekulasi tentang kemungkinan diskusi lebih lanjut dengan Washington.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AS tengah berusaha membuka jalur diplomatik, Rusia belum menunjukkan sinyal positif terkait kesepakatan yang diusulkan.
Minimnya perkembangan ini memperlihatkan bahwa rencana perdamaian tersebut masih berada pada tahap awal, tanpa adanya terobosan diplomatik yang jelas.
Kunjungan Delegasi AS ke Ukraina
Meski rencana perdamaian ini belum melibatkan Ukraina secara langsung, pemerintah AS tetap mengirim delegasi tinggi yang dipimpin oleh Menteri Angkatan Darat Daniel Driscoll pada Rabu, 19 November 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan teknologi militer serta mendukung upaya untuk menghidupkan kembali proses perundingan damai.
Meskipun demikian, pejabat AS dan Eropa menyebutkan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait langsung dengan implementasi rencana perdamaian yang sedang dibahas.
Tantangan bagi Washington dan Kyiv
Kondisi ini mengundang pertanyaan besar tentang sejauh mana AS dapat menciptakan peta jalan perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pejabat Ukraina dan Eropa mempertanyakan apakah Washington benar-benar mampu mengusulkan solusi yang dapat memenuhi kepentingan mereka, terutama dengan absennya konsultasi yang memadai dengan pihak Ukraina.
Sumber-sumber Eropa mengonfirmasi bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme konsultasi ini dapat menyulitkan Ukraina untuk menerima rencana tersebut, terutama jika isi proposal lebih menguntungkan posisi Rusia.
Waktu munculnya proposal ini juga dianggap sensitif, mengingat Ukraina tengah dilanda skandal korupsi, yang bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperburuk situasi politik di Kyiv.[]
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Lima Awak Selamat, Penyebab Masih Diselidiki
