KETIKKABAR.com – Pada Selasa, 18 November 2025, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Wali Nanggroe Aceh, bersama Dinas Sosial Aceh menegaskan pentingnya penerapan Satu Data Aceh sebagai kunci utama dalam penanganan berbagai persoalan kesejahteraan sosial.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi resmi yang digelar di Meuligoe Wali Nanggroe, Kota Banda Aceh, sebagai langkah nyata menuju sistem layanan sosial yang lebih terintegrasi dan responsif.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Aceh memaparkan berbagai program prioritas yang meliputi Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta Penanganan Bencana.
Program-program ini bertujuan memberikan layanan bantuan sosial yang tepat sasaran, pemutakhiran data kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat, dengan harapan mengurangi ketimpangan sosial di Aceh.
Audiensi yang turut dihadiri oleh kepala bidang, kepala UPTD panti, serta pilar-pilar sosial Aceh seperti TAGANA, TKSK, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat integrasi data, mempercepat respon lapangan, dan meningkatkan efektivitas layanan sosial.
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah finalisasi Aceh Social Protection Access System (ASPAS), platform terpadu yang akan mengintegrasikan seluruh layanan perlindungan sosial dengan identitas tunggal Aceh Social ID (ASID).
Melalui sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek bantuan, mengajukan layanan, dan memantau proses penyaluran bantuan secara digital dan transparan.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan sosial.
“Satu Data Aceh adalah fondasi untuk penanganan masalah sosial yang lebih terukur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir SE.MM, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat integrasi data sosial di Aceh, dengan mendukung pembentukan One Stop Service (OSS) sebagai pusat layanan sosial terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Dinas Sosial akan menindaklanjuti arahan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, termasuk mendorong dukungan berbagai pihak agar integrasi data sosial Aceh berjalan optimal,” tegas Chaidir.
Audiensi ini ditutup dengan penegasan bersama bahwa penguatan Satu Data Aceh dan pengembangan ASPAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi layanan sosial di Aceh menuju sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[]
Berkas KUA-PPAS 2026 Diserahkan: Aceh Besar Menyongsong Anggaran Berbasis Kebutuhan Riil
