KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan uang negara hasil rampasan dari kasus korupsi tidak dibiarkan mengendap, melainkan segera dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program pembangunan pemerintah.
Ia menyebut dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program strategis di bidang pendidikan, infrastruktur sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program yang akan dibiayai dari dana hasil rampasan koruptor antara lain digitalisasi pendidikan, perbaikan sekolah, pembangunan kampung nelayan, hingga penambahan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Selain itu, sebagian dana juga akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Rp13 Triliun Dana Rampasan Kasus CPO untuk Sekolah dan Desa Nelayan
Dalam acara penyerahan uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13 triliun dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan pada 20 Oktober 2025, Prabowo menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta.
Selain itu, Prabowo menambahkan, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kampung nelayan modern.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi, 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tuturnya.
Sebagian Dana untuk Beasiswa LPDP
Masih pada hari yang sama, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyisihkan sebagian dana rampasan tersebut ke LPDP.
“Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, anggaran LPDP akan terus ditambah dari hasil efisiensi anggaran dan uang rampasan koruptor, demi mendukung pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain.
“Uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucapnya.
Dana Rampasan untuk Bayar Utang Whoosh
Prabowo juga menyinggung penggunaan uang hasil rampasan koruptor untuk membantu membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara, saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, 4 November 2025.
Prabowo menekankan, seluruh dana pembangunan yang digunakan pemerintah bersumber dari uang rakyat, termasuk pajak dan kekayaan negara, sehingga kebocoran keuangan negara harus dicegah.
“Semua kereta api kita disubsidi pemerintah 60 persen. Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” tegasnya.
Uang Rampasan untuk Digitalisasi Pendidikan
Terbaru, dalam peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, pada 17 November 2025, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan uang hasil korupsi bagi kepentingan pendidikan nasional.
Ia mengatakan dana rampasan koruptor akan digunakan untuk membiayai digitalisasi pendidikan, termasuk penyediaan smartboard atau panel interaktif digital (PID) di setiap kelas di seluruh Indonesia.
“Ya, kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua dari uang-uang koruptor yang kita kejar,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, seluruh pelaku korupsi akan dikejar agar uang yang telah dicuri negara dapat dimanfaatkan kembali untuk masa depan anak-anak bangsa.
“Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar,” tandas Prabowo.[]
Prabowo Janji Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat di Abad ke-21
