Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menerjunkan tenaga ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperbaiki standar program.
“Untuk sementara, ahli gizi akan kami siapkan dari Kemenkes agar standar penyajian makanan bisa segera ditingkatkan,” ujar Budi usai rapat. Pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap dapur-dapur penyedia MBG dapat selesai dalam waktu satu bulan.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, juga menekankan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama.
“Keracunan ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan generasi penerus,” katanya, menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola program.
Sebagai tindak lanjut penetapan status KLB, pemerintah mengambil beberapa langkah konkret:
- Penutupan Sementara: Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah ditutup untuk sementara waktu.
- Evaluasi dan Sertifikasi Ulang: Dapur yang ditutup diwajibkan melakukan evaluasi total, memperbaiki sanitasi, dan harus memperoleh Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum diizinkan beroperasi kembali.
- Investigasi Menyeluruh: Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk dua tim investigasi untuk mengusut tuntas penyebab keracunan.
- Tim Pertama: Melibatkan unsur kepolisian, BIN, BPOM, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah.
- Tim Kedua: Tim independen yang terdiri dari pakar gizi, kimia, farmasi, hingga chef profesional.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan bahwa pihaknya telah membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kendala terkait program MBG.
- Layanan: Senin – Jumat
- Waktu: Pukul 09.00 – 22.00 WIB
- Nomor Kontak: 0882-9380-0268 dan 0882-9380-0376
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan untuk memastikan semua dapur MBG layak beroperasi dan insiden keracunan tidak kembali memakan korban. []
