KETIKKABAR.com – Sebuah video pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang diduga menantang massa pengunjuk rasa mendadak viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan tidak gentar menghadapi aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang akan digelar warga.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, seperti yang terekam dalam video.
Pernyataan ini memicu reaksi keras, mengingat warga berencana menggelar aksi besar pada 13 Agustus 2025 untuk memprotes kenaikan PBB hingga 250%.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terkait pernyataan viral tersebut.
Untuk mempersiapkan aksi, warga Pati mendirikan posko donasi logistik 24 jam di kawasan Alun-Alun Pati.
Koordinator penggalangan logistik, Teguh Istiyanto, menjelaskan bahwa posko tersebut hanya menerima bantuan berupa barang, seperti air mineral, beras, dan bahan pokok lainnya.
Secara simbolis, mereka juga menerima telur busuk dan tomat busuk yang rencananya akan diserahkan kepada Bupati Sudewo saat demo. Teguh menegaskan bahwa mereka menolak sumbangan dalam bentuk uang tunai untuk menjaga kemurnian gerakan.
“Kami tidak menerima uang karena khawatirnya dikira aksi massa ini ada yang mendanai… Padahal, aksi ini murni muncul dari keresahan masyarakat,” tegasnya.
Rencana aksi yang diinisiasi oleh Husein ini awalnya menargetkan 15.000 orang. Namun, pernyataan Bupati Sudewo yang viral justru memicu semangat warga untuk menghadirkan massa lebih besar.
Salah satu warga, Candra Adi Wibowo, menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi.
“Saya mendukung aksi ini karena saya orang Pati… Insyaallah, tanggal 13 nanti saya ikut demo. Turunkan pajak PBB!” ujarnya.
Bupati Sudewo beralasan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250% ini diperlukan karena tarif PBB di Pati sudah tidak naik selama 14 tahun.
Kenaikan ini disebut untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dinilai masih jauh di bawah kabupaten tetangga seperti Jepara, Rembang, dan Kudus.
Namun, alasan ini tidak meredam gelombang penolakan dari masyarakat yang berharap kebijakan tersebut dapat dibatalkan.[]
Viral Video Mesum Remaja di Kawasan Rumah Dinas Bupati Sragen
