KETIKKABAR.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Komisi II DPR RI atas komitmen dan dukungannya terhadap keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Selama kunjungan kerja di Banda Aceh pada Jumat (25/7/2025), Komisi II mengusulkan pembentukan Panitia Kerja khusus untuk mengeksplorasi kemungkinan menjadikan dana Otsus sebagai kebijakan yang tetap berlaku, demi memastikan pembangunan Aceh berkelanjutan.
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Komisi II DPR RI diadakan di Gedung Serbaguna Setda Aceh.
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf.
Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menyatakan bahwa Dana Otsus masih menjadi sumber utama pembangunan Aceh. Ia menjelaskan bahwa 77 persen belanja pemerintah Aceh berasal dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.
“Dana Otsus telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi Aceh khususnya sektor pelayanan dasar. Kami berharap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan bahkan permanenan Dana Otsus Aceh,” ujarnya.
Kepala BPKA Aceh dan Kepala Bappeda Aceh juga menjelaskan pentingnya pengembalian dana Otsus.
“Jika dana Otsus tidak diperpanjang, maka proses pembangunan akan melambat dan kesejahteraan masyarakat juga bisa terganggu,” tambah Kepala Bappeda Aceh.
Selain itu, Direktur RSUD Zainoel Abidin menjelaskan peran Dana Otsus dalam mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan, yang menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II, Dr. Dede Yusuf, menegaskan bahwa Aceh tidak boleh ditinggalkan.
“Kalau Papua mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat, Aceh juga layak mendapatkan hal yang sama. Kami siap membahas lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), turut menyatakan dukungan mereka terhadap Aceh.
Mereka mendukung evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menunjukkan kesiapan untuk membentuk Panja khusus Aceh untuk pembahasan yang lebih strategis.
“Otsus bukan hanya diperpanjang, tetapi juga dipermanenkan. Ini adalah bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” ujar Aria Bima.
Wakil Gubernur Fadhlullah menyambut baik dukungan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap mengadakan FGD lanjutan bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami ingin memastikan suara Aceh tidak hanya didengar, tetapi juga diusahakan secara nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” kata Fadhlullah.
Pada pertemuan tersebut, beberapa kepala daerah juga menyampaikan aspirasi mereka, termasuk keluhan mengenai minimnya jumlah putra-putri Aceh yang terpilih dalam lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN.
Mereka juga menyoroti isu kawasan hutan di Gayo Lues, di mana lima desa masih mengalami hambatan dalam status hukum karena berada di wilayah hutan, meskipun telah ditempati selama puluhan tahun.
Selain itu, Fadhlullah juga menyoroti soal harga tiket pesawat yang terlalu mahal dari dan ke Aceh. Ia meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat bisa memperhatikan isu ini.
“Pada hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh memiliki andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Pernah ada saat rakyat Aceh menyumbang uang untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujarnya.[]
Wagub Aceh Temui MUI Pusat, Bahas Status Tanah Wakaf Blang Padang
