KETIKKABAR.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM) menggelar konferensi regional bertajuk CTRL+J APAC 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada 22–24 Juli 2025.
Konferensi tiga hari ini mempertemukan jurnalis, penggiat media, akademisi, dan pelaku teknologi digital dari berbagai negara di Asia-Pasifik.
Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama lintas negara serta merumuskan standar jurnalisme berkualitas di tengah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Pada hari kedua, diskusi panel bertajuk “Preparing the Future: The State of Play in APAC” menghadirkan Jacque Manabat, jurnalis multimedia asal Filipina.
Ia membagikan pengalamannya memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk menyampaikan berita dengan pendekatan baru.
“Kami masih bekerja dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” ujar Jacque yang dikenal sebagai newsfluencer ini. Ia menegaskan tetap melakukan verifikasi fakta dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, Irendra Radjawali, peneliti dari Kyoto University, Jepang, menyoroti bias dalam sistem AI.
“Data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat. Jadi, AI sebenarnya tidak sekomplet dan se-netral yang diasumsikan,” katanya.
Panel diskusi “Preparing the Future: Compensation Strategies” mengangkat topik tentang keberlanjutan media. Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), Nelson Yap, mengungkapkan bahwa pemerintah Australia telah menyalurkan dana hibah sebesar 99 juta dolar Australia untuk organisasi berita selama tiga tahun.
Ia juga memaparkan news bargaining code, kebijakan pemerintah Australia yang mewajibkan raksasa teknologi seperti Google dan Meta untuk melakukan negosiasi dengan penerbit berita.
“Di Kanada, perusahaan teknologi memblokir konten berita. Inisiatif ini mendorong platform digital untuk memperbarui kesepakatan dengan penerbit,” ujarnya.
Namun, langkah tersebut mendapat respons keras dari Amerika Serikat.
“Amerika mengancam akan menerapkan tarif tambahan pada Australia karena kami mengatur teknologi, sementara perusahaan-perusahaan teknologi justru menjarah organisasi berita di negara kami,” tambah Nelson.
Dalam sesi “Preparing the Future: Amplifying Diverse Voice and Addressing the Language Barrier in AI”, Direktur Program Meedan, Shalini Joshi, menyampaikan bahwa saat ini teknologi AI untuk pemeriksa fakta telah tersedia dalam 31 bahasa di Asia.
Senior Director of AI Product dari AI IG, Dr. Leslie Teo, memperkenalkan LLM SEA-Lion, model bahasa besar (LLM) yang dikembangkan untuk bahasa-bahasa lokal Asia Tenggara seperti Jawa dan Ambon.
Peneliti dari AI Center ITB, Ayu Purwarianti, juga memaparkan proyek Nusa Dialogue yang bertujuan mendokumentasikan bahasa daerah di Indonesia melalui kontribusi penutur asli.
Diskusi “Preparing for the Future: Publisher’ Preparedness and Engagement Strategy in the Era of AI” menghadirkan Sergio Spagnuolo, Direktur Eksekutif Nucleo Journalismo dari Brasil.
Ia menyebut bahwa Indonesia dan Brasil masih memiliki kebijakan yang permisif terhadap AI.
“Di kedua negara, hanya sekitar 5–6 persen situs berita yang memblokir setidaknya satu agen AI dalam file robot.txt mereka, sementara di AS angkanya mencapai 35 persen,” ungkap Sergio.
Ia menambahkan, pihaknya tengah mengembangkan alat bantu untuk membantu penerbit mengatur akses terhadap konten mereka.
Sementara itu, Presiden RadicalxChange Foundation, Matt Prewitt, menekankan pentingnya perlindungan konten.
“Jurnalis harus memastikan bahwa konten mereka memiliki lisensi yang tepat dan siap bernegosiasi dengan perusahaan teknologi dalam hal akses data. Jika tidak, organisasi media akan kehilangan daya tawar di pasar,” tegasnya.[]
