KETIKKABAR.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara terbuka mengeluhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029.
Keluhan ini mencuat usai MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dinilai berpotensi merepotkan sistem pemilu ke depan.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan bahwa hampir seluruh fraksi di DPR menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan MK tersebut.
“Hampir semua (fraksi mengeluhkan putusan MK),” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Politikus Partai Golkar ini juga mempertanyakan konsistensi Mahkamah Konstitusi, mengingat adanya sejumlah putusan berbeda terkait sistem kepemiluan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Jalan Baru Demokrasi atau Tambahan Beban Politik?
Menurutnya, perubahan ini seolah-olah mengikuti perubahan kepemimpinan di MK atau perubahan pemerintahan.
“Apakah berubah kalau ketua MK-nya atau hakimnya ganti, putusannya berubah lagi? Atau rezimnya ganti, ada putusan baru lagi? Ini aja kalau nggak salah ada empat putusan yang berubah-ubah,” ucapnya heran.
Adies menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri juga sempat menyampaikan empat putusan berbeda dari MK yang saling bertolak belakang. Hal ini, lanjutnya, menjadi sumber kebingungan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi penyelenggara dan peserta pemilu.
Meski kecewa, Adies menegaskan bahwa DPR tidak akan bersikap reaktif. Ia menyatakan DPR akan mencari jalan keluar yang elegan dan konstitusional untuk menyikapi putusan MK tersebut.
“Kami akan berdiskusi untuk mencari cara-cara yang elegan. Intinya hanya satu, agar sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu kita bisa berjalan baik, demi bangsa yang besar dan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.[]
