KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan komitmen penuh dalam mengendalikan inflasi dan mendukung program nasional, termasuk program perumahan rakyat dan layanan kesehatan gratis.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, H.M. Ali, S.Sos, M.Si, yang mewakili Bupati H. Muharram Idris dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Senin (30/6/2025), dari Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho.
Dalam rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dibahas tiga fokus utama: pengendalian inflasi, evaluasi program 3 Juta Rumah, dan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Tomsi Tohir menekankan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib melaksanakan SKB 3 Menteri, termasuk:
-
Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
-
Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
-
Percepatan proses perizinan PBG
Menanggapi hal tersebut, H.M. Ali memastikan bahwa Pemkab Aceh Besar telah menjalankan seluruh kebijakan tersebut.
“Alhamdulillah, sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan, program ini sudah kita laksanakan. Dan tentu kita siap mengevaluasi serta menyesuaikan jika ada arahan lanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Syech Muharram Pimpin Rakor, Soroti Kinerja OPD dan HUT Daerah
Dalam hal pengendalian inflasi, Pemkab Aceh Besar terus melakukan pemantauan lapangan. Operasi pasar rutin dilakukan, terutama di Pasar Induk Lambaro Ingin Jaya, guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Operasi pasar terus kami lakukan untuk menjamin stok barang dan kestabilan harga di lapangan,” jelas H.M. Ali.
Adapun untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Pemkab telah menggelar rapat lanjutan lintas OPD usai zoom meeting tersebut, untuk memfinalisasi jadwal dan lokasi pelaksanaan.
“Kita sudah panggil Kadis Kesehatan dan beberapa OPD terkait untuk menyusun teknis pelaksanaan PKG,” ungkapnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD seperti Kadis Pertanian, Kadis Pangan, Kepala Bappeda, Plt Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan, Plt Kadis Perhubungan, serta Plt Kadis Kesehatan Aceh Besar. Hadir pula jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh Besar.[]
