KETIKKABAR.com – Pemerintah Iran tengah mempersiapkan langkah hukum dengan mengajukan pengaduan resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Amerika Serikat (AS) atas keterlibatannya dalam serangan militer yang merusak sejumlah fasilitas vital di Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam wawancara dengan Al Mayadeen TV, menyatakan bahwa Washington harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan di fasilitas militer dan nuklir Iran.
“Kami akan mengajukan pengaduan terhadap AS di PBB. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi,” tegas Khatibzadeh.
Ia merujuk pada rangkaian peristiwa pasca-agresi Israel ke wilayah Iran pada 13 Juni, yang berlangsung selama 12 hari dan mencakup serangan terhadap instalasi militer, nuklir, serta permukiman sipil.
Dalam perkembangan berikutnya, AS diduga ikut melancarkan serangan langsung ke tiga fasilitas nuklir penting Iran, Natanz, Fordow, dan Isfahan pada 22 Juni 2025.
Baca juga: Trump Ngamuk Disebut Gagal Hancurkan Fasilitas Nuklir Iran
Iran kemudian membalas agresi itu dengan Operasi True Promise III, yang dijalankan oleh Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Sebanyak 22 gelombang serangan rudal diluncurkan ke berbagai kota di wilayah pendudukan Israel, menyebabkan kerusakan besar dan menekan militer Zionis.
Gencatan senjata diberlakukan pada 24 Juni, mengakhiri eskalasi selama hampir dua pekan. Namun, Khatibzadeh mengklaim bahwa AS-lah yang pertama kali mengirimkan pesan untuk menghentikan perang, bukan sebaliknya.
“Teheran menegaskan kepada AS bahwa agresi harus dihentikan terlebih dahulu sebelum keputusan tentang gencatan senjata bisa diambil,” kata Khatibzadeh.
Ia juga menepis spekulasi soal adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis antara Iran dan Israel terkait penghentian serangan.
“Tidak ada perjanjian tertulis. Yang ada hanyalah penghentian sepihak oleh rezim Zionis, dan kami pun menahan diri untuk tidak melanjutkan serangan meski dalam posisi siap tempur,” ujarnya.
Dengan gugatan ke PBB ini, Iran menegaskan posisinya untuk mengambil jalur diplomatik dan menggalang tekanan internasional terhadap AS dan Israel pasca-konflik bersenjata terbesar antara ketiganya dalam beberapa tahun terakhir.[]
