KETIKKABAR.com – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Blitar pada Rabu (18/6/2025) diwarnai aksi protes dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Aksi yang berlangsung saat Gibran bersantap siang mendadak memanas setelah tiga mahasiswa diamankan petugas, diduga anggota Paspampres.
Mahasiswa membentangkan empat spanduk dengan pesan tajam, salah satunya berbunyi:
“Omon-omon 19 juta lapangan kerja?”
Spanduk tersebut menyindir janji kampanye Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Selain itu, tulisan “Dinasti tiada henti” juga terlihat, menyoroti praktik politik dinasti yang dinilai semakin menguat di Indonesia.
Baca juga: Gibran Disambut Hangat di UNJ, Akademisi: Hanya Pencitraan Murahan!”
Menurut Sekretaris PMII Blitar Imam Taufiq, ketiga mahasiswa yang diamankan adalah bagian dari pengurus PMII, termasuk Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf.
“Mereka belum sempat membentangkan spanduk, sudah ditangkap petugas. Saya sendiri lolos karena bersembunyi,” ujar Taufiq.
Insiden terjadi di sebuah rumah makan di Kecamatan Sananwetan, saat Wapres sedang makan siang. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan aparat berpakaian sipil mencoba merebut spanduk dari tangan mahasiswa, sebelum membawa mereka pergi.
Hingga malam, keberadaan ketiganya belum diketahui, memicu kekhawatiran dan kecaman dari berbagai pihak.
Ketua PMII Blitar, Thoha Ma’ruf, dalam pernyataan sebelumnya, menegaskan bahwa aksi itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi, bukan tindakan makar.
“Spanduk kami adalah pengingat janji politik yang belum ditepati. Kami tidak bisa tinggal diam,” tegas Thoha.
“Mahasiswa punya tugas moral untuk mengawasi kekuasaan, termasuk melawan praktik politik dinasti yang membuka ruang bagi korupsi.”
PMII Blitar mengecam tindakan aparat yang dinilai represif dan membungkam kebebasan berekspresi.
“Kami hanya menyuarakan kritik. Kenapa harus dibungkam? Ke mana hilangnya demokrasi?” tulis akun @SuaraMahasiswa dalam unggahan video penangkapan yang viral.
Aksi ini telah memicu diskusi luas di kalangan aktivis dan masyarakat, soal batas kebebasan berekspresi di era pemerintahan Prabowo-Gibran.[]
