KETIKKABAR.com – Polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat memanas. Tagar #SaveRajaAmpat menggema di media sosial, menuduh aktivitas tambang menyebabkan kerusakan alam dan merusak ikon wisata dunia.
Namun, Ketua PBNU Bidang Keagamaan sekaligus Komisaris PT Gag Nikel, KH Ahmad Fahrur Rozi, angkat bicara dan membantah keras tudingan tersebut.
“Pulau Gag bukan destinasi wisata. Itu wilayah tambang dengan izin resmi, bukan bagian dari Piaynemo atau spot pariwisata lainnya,” tegasnya, Senin (9/6/2025).
Fahrur menuding banyak konten yang beredar di media sosial adalah hasil rekayasa visual berbasis AI, seolah-olah memperlihatkan tambang berdampingan langsung dengan ikon wisata Piaynemo.
“Secara geologi, Piaynemo itu kawasan karst dari batu gamping. Nikel itu hanya ada di batuan ultrabasa, bukan di situ. Jadi, secara ilmiah, tidak mungkin ada tambang di Piaynemo,” jelasnya.
Baca Juga: Operasi Tambang PT Gag Nikel Dihentikan, 900 Pekerja Dirumahkan
Pulau Gag sendiri berada di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, sekitar 42,9 kilometer dari Piaynemo jika ditarik garis lurus. Di antara keduanya terbentang Laut Halmahera. Piaynemo menghadap timur, sedangkan Pulau Gag berada di barat lautnya.
PT Gag Nikel adalah pemegang Kontrak Karya Generasi VII dengan izin eksplorasi sejak 1998 dan izin produksi hingga 2047. Hingga kini, tambang seluas 187,87 hektar telah dibuka, dan 135,45 hektar di antaranya sudah direklamasi.
Perusahaan juga belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu Sertifikat Laik Operasi (SLO).
“Selama ini tidak ada aturan yang dilanggar. Semua proses diawasi Kementerian LHK dan instansi terkait,” tegas Fahrur.
Baca Juga: Adi Prayitno: Tambang Harus Muliakan Warga Lokal, Bukan Merugikan
Fahrur juga memperingatkan bahwa narasi yang keliru bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, termasuk kelompok separatis yang ingin mengadu domba masyarakat dengan pemerintah pusat.
“Ini bukan soal pro-kontra tambang, tapi tanggung jawab menyampaikan informasi yang jujur. Jangan sampai publik termakan hoaks dan dimanfaatkan untuk agenda politik berbahaya,” katanya.[]
