Politik

Rocky Gerung Soal Ijazah Jokowi: “Asli? Tapi Apa Miliknya?”

KETIKKABAR.com – Pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) adalah asli, mendapat tanggapan tajam dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung.

Lewat kanal YouTube-nya pada Jumat, 23 Mei 2025, Rocky menyatakan bahwa persoalan utama bukan soal keaslian fisik, tetapi kepemilikan sah dari ijazah tersebut.

“Tentu saja yang disebut asli itu adalah kertas, barangnya. Tapi yang dipersoalkan bukan benda itu, melainkan siapa pemilik sahnya,” ujar Rocky.

Ijazah Asli, Tapi Milik Siapa?

Rocky mengibaratkan polemik ijazah Jokowi seperti kasus pencurian barang asli. Menurutnya, keaslian fisik tidak serta-merta membuktikan legalitas kepemilikan.

“Kalau saya mencuri barang, lalu dibilang itu barang palsu, saya bilang ‘ini asli’. Benar, barangnya asli. Tapi saya mencurinya, jadi bukan hak saya,” tegasnya.

BACA JUGA:
Prabowo Instruksikan Menteri ESDM Segera Eksekusi Pencabutan IUP di Kawasan Hutan

Bagi Rocky, prosedur memperoleh ijazah lah yang menjadi poin kunci dalam kontroversi ini. Ia menilai bahwa penilaian terhadap keabsahan dokumen akademik seseorang seharusnya tidak berhenti di pemeriksaan fisik semata, melainkan harus diuji melalui proses hukum di pengadilan.

Serahkan ke Pengadilan, Bukan Hanya Polisi

Rocky Gerung menegaskan bahwa seharusnya pengadilan menjadi otoritas yang menetapkan keabsahan ijazah Jokowi, bukan lembaga kepolisian semata.

“Pengadilan yang harus meminta pembuktian. Termasuk soal beban pembuktian itu ada di siapa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa opini publik akan terus bergulir, bahkan setelah pernyataan resmi dari aparat. Sebab dalam demokrasi, persepsi masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Meskipun dinyatakan asli, publik tetap menunggu keputusan pengadilan. Opini akan tumbuh terus,” kata Rocky.

BACA JUGA:
Gempa Politik Hambalang: Prabowo Diam-Diam 'Akuisisi' NasDem? Surya Paloh Terpojok Eksodus Kader!

Editorial Ketikkabar: Ijazah Bisa Asli, Tapi Legitimasi Tak Sekadar Tanda Tangan

Kasus ini sekali lagi menguji: apakah keaslian dokumen cukup untuk menjawab pertanyaan publik, atau justru proses dan transparansi yang menjadi taruhan kepercayaan terhadap pemimpin?[]

TERKAIT LAINNYA