KETIKKABAR.com — Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan dirinya berbicara mengenai potensi percepatan pemilu di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Polemik ini turut berujung pada penjatuhan sanksi internal terhadap anggota yang menyebarkan rekaman tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (28/8/2026), Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merancang, merekam, ataupun memerintahkan siapa pun untuk menyebarluaskan percakapan yang berlangsung dalam agenda silaturahmi kemerdekaan bersama relawan dan mantan kepala negara tersebut.
“Saya juga tidak mendesain rekaman. Saya juga tidak tahu siapa yang merekam awalnya. Tidak pernah memerintahkan untuk merekam. Tiba-tiba pernyataan saya itu viral. Saya tidak ada tendensi untuk memviralkan diri dengan pernyataan saya itu,” ujar Budi Arie.
Ia menduga polemik video ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan ketegangan politik dengan cara membenturkan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Budi Arie juga menegaskan bahwa pandangan mengenai kemungkinan percepatan pemilu murni merupakan opini pribadi dan tidak mewakili sikap mantan presiden yang berada di lokasi saat itu.
Sebelumnya, pernyataan Budi Arie di hadapan Jokowi sempat menuai sorotan luas publik setelah ia mengaku memiliki insting politik terkait dinamika nasional.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ucap Budi Arie.
Ia juga sempat menyinggung potensi pergeseran sosial dan ekonomi yang disamakannya dengan situasi historis menjelang akhir masa Orde Baru. “Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun ’97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya ’99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi,” tegasnya.
Menanggapi bocornya rekaman tersebut, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menjelaskan bahwa video itu awalnya hanya direkam untuk keperluan dokumentasi internal organisasi. Namun, materi tersebut keluar ke ruang publik setelah diteruskan oleh salah satu pengurus tingkat pusat (DPP).
Atas pelanggaran prosedur internal tersebut, DPP Projo memastikan telah menjatuhkan sanksi organisasi kepada yang bersangkutan. Kendati demikian, pihak kepengurusan memilih untuk merahasiakan identitas anggota serta bentuk sanksi disiplin yang telah diberikan.
“Sudah diberikan sanksi secara organisasi,” kata Freddy.[]
