KETIKKABAR.com – Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengawal agenda perdamaian daerah.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin dan Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi, menghadiri pertemuan penting di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Rombongan Pemerintah Aceh tersebut disambut langsung secara hangat dan konstruktif oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.
Pertemuan ini digelar menindaklanjuti undangan resmi dari Sekretariat Negara Republik Indonesia guna membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait implementasi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki.
Ketua BRA, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki.
Butir tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Menurut Jamaluddin, pembahasan mendalam ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan perdamaian abadi di Aceh yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade sejak penandatanganan kesepakatan damai di Helsinki.
Selain hal tersebut, forum koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda lain yang masih menjadi amanat dari kesepakatan damai antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keterbukaan Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang senantiasa membangun komunikasi intensif dengan daerah.
Ia menilai sinergi yang kuat antara pusat dan daerah sangat krusial dalam memperkokoh perdamaian sekaligus mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari kedua belah pihak untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mengawal implementasi seluruh butir MoU Helsinki secara menyeluruh sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]
