KETIKKABAR.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh yang digelar di Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah, sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga inflasi pada kisaran sasaran nasional 2,5±1 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, keuangan inklusif, dan digitalisasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan tekanan inflasi Aceh pada Juni 2026 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bensin nonsubsidi hingga kondisi cuaca yang memengaruhi produksi pangan.
“Bank Indonesia optimis kondisi ini dapat terus dikendalikan melalui penguatan sinergi lintas daerah,” kata Agus Chusaini dalam keterangan resmi, Rabu (8/7/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Aceh pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,56 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau 5,84 persen secara tahunan (year on year/yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari penyesuaian harga bensin nonsubsidi, masuknya musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang sempat menghambat panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah (Takengon) mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,25 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) mencatat inflasi tahunan terendah sebesar 3,89 persen (yoy) seiring realisasi deflasi bulanan.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI mendorong lima langkah strategis, yakni menjaga inflasi sesuai sasaran nasional, melaksanakan fasilitasi distribusi pangan dan operasi pasar secara tepat sasaran, memperkuat pasokan pangan melalui gerakan menanam, kerja sama antardaerah (KAD), dan subsidi ongkos angkut, memastikan ketersediaan distributor atau off-taker di setiap wilayah, serta meningkatkan kualitas data neraca pangan daerah.
Di sisi digitalisasi, evaluasi Championship TP2DD 2025 menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak sembilan TP2DD di Aceh mengalami kenaikan peringkat, sementara 11 TP2DD mencatat peningkatan skor dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu, hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2025 menunjukkan seluruh pemerintah daerah di Aceh telah berada pada tahap digital dengan capaian indeks di atas 80 persen dalam kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sejumlah inovasi digital turut dikembangkan untuk mendukung penguatan ETPD, di antaranya implementasi QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi Seudati yang terintegrasi dengan e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi.
Mewakili Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menegaskan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda yang saling melengkapi dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Ia juga mengarahkan seluruh TPID kabupaten/kota agar memperkuat langkah preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, penguatan cadangan pangan, serta mempercepat implementasi ETPD dan digitalisasi yang memberikan manfaat bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Pada kesempatan tersebut, para kepala daerah se-Aceh juga menandatangani tujuh komitmen bersama, di antaranya menjaga stabilitas inflasi melalui strategi 4K, memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan, mengoptimalkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), mempercepat implementasi ETPD, mendorong percepatan belanja daerah dan penguatan UMKM, melakukan monitoring secara berkala, serta melaksanakan seluruh komitmen secara konsisten dan kolaboratif.
Bank Indonesia Aceh menyatakan optimistis kolaborasi bersama Pemerintah Aceh, BPS, Kementerian Keuangan, perbankan, Perum BULOG, KADIN, dan seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat stabilitas harga sekaligus membangun ekosistem digital keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
HLM TPID dan TP2DD se-Aceh tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh, Kepala BPS Provinsi Aceh, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Kepala Kanwil Perum BULOG Divre Aceh, Ketua KADIN Aceh, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tergabung dalam TPID dan TP2DD.[]
