Politik

Di Tengah Isu Reshuffle, Rocky Gerung Kritik Kapasitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

KETIKKABAR.com – Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah menguatnya isu perombakan kabinet (reshuffle) dan kondisi perekonomian nasional.

Rocky menilai kapasitas Purbaya tidak memadai untuk memimpin kementerian strategis yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (8/6/2026), Rocky menyoroti lemahnya posisi Purbaya di hadapan elite politik.

Menurutnya, posisi Menteri Keuangan saat ini lebih banyak tertekan oleh kepentingan partai politik dibandingkan menjalankan fungsi fiskal yang visioner.

“Dari awal saya bilang Purbaya itu cuman kasir dan kemampuannya itu sangat terbatas. Sementara departemen atau kementerian yang harusnya memproduksi growth itu adalah datang dari partai politik,” ujar Rocky.

BACA JUGA:  Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung

Lebih lanjut, Rocky berpendapat bahwa Purbaya sulit menjaga independensi kementeriannya dari pengaruh tokoh politik yang memiliki kepentingan besar.

“Purbaya nggak mungkin melawan Zulhas misalnya apalagi melawan Bahlil. Ini Bahlil yang dulu ingin dapat doktor di UI ya,” tambahnya.

Kriteria Menteri Keuangan Versi Rocky Gerung Di tengah isu pergantian menteri, Rocky mengusulkan nama ekonom senior Chatib Basri sebagai sosok yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut.

Rocky menekankan bahwa seorang Menteri Keuangan harus memiliki keberanian untuk beradu argumen dengan presiden demi menjaga kesehatan keuangan negara.

“Banyak orang yang juga ingin jadi menteri (keuangan) sebetulnya, hanya untuk ambisi. Kita dengar beberapa orang yang mantan ini, mantan itu, yang pernah jadi tokoh, tanpa ide. Nah bahayanya mereka nggak mau deal atau bahkan duel dengan presiden,” tuturnya.

Ia merujuk pada pemikiran Bung Hatta yang menegaskan bahwa seorang menteri bukan sekadar pembantu presiden, melainkan mitra yang memiliki visi strategis untuk dinegosiasikan. Menurutnya, tradisi kepatuhan mutlak tanpa kritik terhadap kebijakan presiden perlu diubah.

BACA JUGA:  BWI Komitmen Fasilitasi Penyelesaian Status Tanah Wakaf Blang Padang Bersama Pemerintah Aceh

“Jadi seorang menteri keuangan, dia mesti datang dengan perspektif dia. Bukan perspektif presiden, karena dia akan bertanggung jawab. Nah selama ini kan semua menteri itu ya, ‘iya pak presiden’, jadi bagaimana mungkin,” pungkas Rocky.[]

TERKAIT LAINNYA