KETIKKABAR.com – Pengadaan 25 ribu unit motor listrik untuk operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan tajam.
Proyek ambisius ini memicu perdebatan publik, mulai dari kecepatan produksi yang dinilai tak lazim hingga dugaan praktik white labeling komponen asal China.
Hanya dalam kurun waktu 11 bulan, sebanyak 21.801 unit motor listrik merek Emmo produksi PT Yasa Artha Trimanunggal dilaporkan telah siap pakai.
Motor yang hadir dalam tipe skuter dan trail ini direncanakan menjadi tulang punggung distribusi pangan bergizi di berbagai wilayah.
Dugaan Komponen Impor dan Strategi Rakit Lokal
Isu miring menyeruak di media sosial mengenai asal-usul komponen motor tersebut. Muncul dugaan bahwa PT Yasa Artha Trimanunggal menggunakan skema impor komponen jadi dari China yang kemudian dirakit di Indonesia—sebuah praktik yang sering disebut sebagai white labeling.
Proses produksi yang melaju pesat ini diduga berkat metode perakitan komponen knock-down. Meski komponen utama disinyalir berasal dari luar negeri, secara regulasi produk ini tetap dapat dikategorikan sebagai Produk Dalam Negeri (PDN) jika memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Berdasarkan data e-katalog pemerintah:
- Merek: Emmo
- Kandungan Lokal (TKDN): Tercatat sekitar 48,5 persen.
- Status Hukum: Desain industri baru didaftarkan pada Agustus dan Oktober 2025.
Kendati secara administratif memenuhi syarat, publik mempertanyakan esensi “produk lokal” jika mayoritas komponen inti masih bergantung pada impor.
Klarifikasi Kepala BGN dan Nilai Kontrak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. Ia menegaskan bahwa jumlah pengadaan telah sesuai dengan perencanaan anggaran tahun 2025.
“Hanya 25 ribu unit,” ujar Dadan, menepis isu liar yang sempat menyebut angka 70 ribu unit.
Namun, harga per unit motor ini turut memancing kritik karena dinilai cukup tinggi untuk kendaraan operasional, yakni:
Tipe Skuter/Trail: Berkisar antara Rp49,95 juta hingga Rp56,8 juta per unit.
Transparansi Jadi Pertaruhan
Kini, pemerintah menghadapi tuntutan transparansi yang lebih besar. Bukan sekadar soal pencapaian angka TKDN di atas kertas, namun mengenai standar kualitas dan keberlanjutan industri otomotif dalam negeri dalam mendukung proyek strategis nasional.
Hingga saat ini, publik masih menanti penjelasan lebih mendalam terkait detail spesifikasi teknis dan urgensi pemilihan merek Emmo di tengah persaingan produsen motor listrik lokal lainnya.[]
