KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya temuan mengejutkan terkait dugaan pengemplangan pajak oleh sebuah perusahaan baja asal Cina yang beroperasi di Indonesia.
Perusahaan tersebut diduga merugikan negara hingga Rp4 triliun per tahun melalui skema transaksi ilegal.
Purbaya menegaskan pemerintah telah mengantongi identitas perusahaan tersebut dan tengah menyiapkan langkah penindakan tegas.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa indonesia. Jual langsung ke klien cash basis, enggak bayar PPN,” ujar Purbaya seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Modus Transaksi Tunai dan Identitas Pinjaman
Berdasarkan audit internal Kementerian Keuangan, perusahaan baja tersebut diketahui beroperasi secara normal dan memiliki volume penjualan yang besar.
Namun, mereka diduga sengaja menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan modus penjualan tunai (cash basis) langsung kepada pelanggan.
Laporan Bloomberg Technoz menyebutkan bahwa pola ini digunakan untuk memutus jejak digital transaksi sehingga sulit dilacak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Selain itu, muncul dugaan penggunaan identitas warga lokal atau skema nominee untuk menyamarkan kegiatan bisnis.
Dikutip dari SINDOnews, perusahaan tersebut disinyalir mencatut KTP warga Indonesia sebagai identitas perusahaan bayangan demi menghindari kewajiban perpajakan. Praktik ini ditengarai sebagai bagian dari jaringan mafia pajak yang kini menjadi sorotan tajam pemerintah.
Menunggu Momentum Penindakan
Meskipun bukti-bukti telah terkumpul, Purbaya menjelaskan bahwa rencana penggerebekan sempat ditunda. Hal ini dilakukan demi memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa celah, mulai dari penyitaan hingga proses di pengadilan.
“Pemerintah siap melakukan penindakan,” tegas Purbaya. Ia menambahkan bahwa saat ini kementeriannya juga tengah melakukan pembenahan internal di tubuh Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor strategis.
Atensi Presiden Prabowo Subianto
Kasus ini mencuat di tengah ambisi Kementerian Keuangan mengejar 200 pengemplang pajak besar di Indonesia. Skandal perusahaan baja ini disebut-sebut sebagai puncak gunung es dari pelanggaran pajak di sektor industri nasional.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memantau langsung perkembangan kasus ini. Presiden telah memberikan instruksi agar penindakan dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan melindungi ekonomi nasional dari ancaman mafia pajak.
Hingga berita ini diturunkan, publik mendesak pemerintah untuk segera membuka informasi mengenai identitas perusahaan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
Mengingat potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun dari satu entitas saja, kasus ini diyakini akan menjadi operasi pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir. []
Sentil Menteri PU Soal Anggaran Bencana, Menkeu Purbaya: Oh, Lu Pelit Juga Ya
