KETIKKABAR.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan di masa libur sekolah menuai kritik tajam. Kebijakan ini dinilai ironis mengingat masyarakat di tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—masih tertatih melakukan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai penggunaan uang rakyat hingga triliunan rupiah untuk program tersebut di tengah kondisi darurat bencana terasa tidak masuk akal.
“Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” ujar Huda kepada RMOL, Senin, 29 Desember 2025.
Anggaran Fantastis di Masa Libur
Huda memaparkan data bahwa hingga Desember 2025, telah beroperasi sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan kapasitas masing-masing 3.000 porsi per hari, diperkirakan akan tersedia 526,65 juta porsi selama masa liburan sekolah.
“Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, terdapat Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan,” jelas Huda.
Menurutnya, anggaran jumbo tersebut seharusnya bisa diprioritaskan untuk meringankan beban warga di wilayah terdampak bencana di Sumatera yang saat ini sangat membutuhkan intervensi pemerintah.
“Apakah terlalu berat bagi negara untuk menunda MBG dan mengalihkan anggarannya bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan? Bukankah lebih baik menambah anggaran bagi mereka jika pun sudah ada alokasi?” keluhnya.
Dugaan Keuntungan Kroni
Selain soal urgensi anggaran, Huda juga menyoroti potensi keuntungan besar yang dinikmati kelompok pengusaha atau pengelola SPPG dari tetap berjalannya program ini di masa libur. Ia menduga ada margin keuntungan yang cukup besar di setiap dapur produksi.
“Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen dari nilai total per porsi, yaitu Rp2.000 dari Rp15.000, ada sekitar Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG. Tahu siapa yang punya SPPG? Ya, kroni pemerintah,” pungkas Huda.
Kritik ini muncul di tengah desakan agar pemerintah lebih fokus pada rekonstruksi fasilitas umum dan jaminan logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di sepanjang penghujung tahun 2025. []
Pulihkan Layanan Publik, Relawan ASN Pemerintah Aceh Bersihkan Puskesmas Bireuen
